Network
/photo/2021/03/05/3776392592.jpg)
ARAHKATA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kebijaksanaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak mengesahkan Ketum Demokrat lainnya.
Permintaan AHY ini menegaskan dalam Partai Demokrat hanya ada satu Ketua Umum yang terverifikasi keabsahannya, yakni Partai Demokrat yang dipimpin dirinya.
Apalagi diketahui pada Jumat, 5 Maret 2021 baru saja dirampungkan Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deli Serdang yang digagas oleh 7 Eks Kader Pecatan Partai Demokrat yang mengukuhkan Jenderal Purn Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Kini Jurnalis Bekasi Kota Giliran Vaksinasi Covid 19
"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam Konferensi pers di DPP Demokrat Menteng Jakarta Pusat, Jumat, 5 Maret 2021.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan di PTUN terkait nama Partai Demokrat yang dicatut pihak luar pimpinannya. AHY mengaku mendapatkan banyak kerugian akibat pencatutan nama partainya oleh pihak lain.
Padahal KLB di Deli Serdang adalah ilegal, sebab dihadiri oleh Kader Pecatan maupun Ketua DPC yang sudah di ganti jabatannya alias di Plt kan, maupun Kader Demokrat yang sudah lama tidak aktif akibat kasus hukum yang membelitnya.
Baca Juga: Hobi Makan Bisa Jadi Sebuah Pekerjaan, Penasaran?
"Kami akan menyiapkan langkah hukum demi meraih keabsahan nama partai kami kembali. Akibat adanya KLB menamakan KLB Partai Demokrat tanpa keterlibatan Ketum DPP sebenarnya yaitu saya sendiri. Siapapun yang menghadiri atau terlibat dalam KLB itu akan kami bawa kepada jajaran penegak hukum," tutur AHY.
Menurut AHY laporan tim hukum Partai Demokrat terhadap KLB ilegal di Deli Serdang adalah bentuk dari ikhtiar dan berjuangnya selaku ketua umum Partai Demokrat mempertahankan kedaulatan dan mencari keadilan.
