Network
Ia pun meminta Presiden Jokowi menindak tegas siapa pun kepala daerah yang ikut-ikutan menjadi sutradara politisasi identitas.
"Stop juga melakukan tindakan yang merugikan negara, seperti korupsi, nepotisme, ataupun aksi intoleran di daerah," ungkapnya.
Habib Syakur mengingatkan, menjelang pemilu 2024 kegiatan yang menyangkut intoleransi serta radikalisme itu sangat rawan.
Sebab banyak kepentingan akan ikut mencoba masuk dan bermain. Tak terkecuali kelompok ISIS, HTI, dan Khilafah.
Dalam kondisi yang penuh dengan ancaman ini, Habib Syakur mengaku miris karena Partai Politik sekarang justru memerankan sebagai aktor politisasi identitas.
Sehingga kepala daerah yang belum selesai masa jabatannya, cenderung memainkan politisasi identitas untuk dapat dukungan.
"Padahal kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota adalah memimpin Forkompinda yang membawahi kepolisian, kejaksaan, juga kehakiman yang ada di daerah," tandasnya.
"Kalau kepala daerahnya sudah terkontaminasi, lalu independensi aparat di bawah Forkompinda seperti apa? Makanya saya minta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi yang memberi perintah keras!" ungkap Habib Syakur.
