Network
/photo/2019/11/28/2157905747.jpg)
ARAHKATA - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai modal puluhan miliar rupiah yang dikeluarkan para calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum mengakibatkan proses politik menjadi sebuah transaksi bisnis.
"Kenapa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi? Karena biaya politik kita yang sangat mahal," kata Alexander dalam Media Gathering Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Pullman Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.
Menurut dia, mahalnya biaya politik membuat banyak kepala daerah usai terpilih justru terjerat kasus korupsi. Baca Juga: Kurban Asik Tanpa Plastik, Edukasi & Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Dampak Sampah Saat Idul Adha
Baca Juga: Peluncuran Buku Putih Tata Kelola Infrastruktur Sampah Sirkular
Berdasarkan survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar Rp20-30 miliar.
Kendati demikian, lanjut Alexander, jumlah biaya politik itu belum tentu membuat kandidat para calon kepala daerah memenangkan kontestasi politik. Ia mengatakan para calon pemimpin itu harus merogoh kocek sekitar Rp50-Rp70 miliar.
Apabila daerah yang akan dipimpinnya kaya akan sumber daya alam (SDA), maka biaya politik yang dikeluarkan lebih besar lagi.
Baca Juga: Jokowi Ingatkan Kemenhan Hingga BIN Hati-hati Beli Barang yang Capai Rp 29,7 T
"Kalau mau menang harus dilipatgandakan Rp50-Rp70 miliar, tergantung daerah, apakah daerah kaya akan sumber daya alam, akan lebih tinggi lagi," jelasnya, dikutip ArahKata.com.
