Network
ARAHKATA - Nurani Kebangsaan (GNK), Ha Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung aga TNI terus menjaga komitmennya sebagai pihak yang sangat netral dalam urusan politik praktis.
"Secara undang-undang, memang tidak boleh ada prajurit TNI yang ikut berpolitik praktis, itu dosa besar," kata Habib Syakur kepada wartawan dikutip ArahKata.com di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.
Apalagi di dalam Pasal 39 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah jelas menyebutka bahwa TNI tidak boleh mendukung atau terlibat dalam dukung mendukung capres atau kepentingan politik praktis lainnya.
Baca Juga: 'Sayang Seribu Sayang', Kritik Surya Paloh Realisasi Revolusi Mental
"Patuh saja, undang-undangnya sudah jelas. Termasuk keluarga TNI dalam hal ini anak istri juga kan harus netral," ujarnya.
Oleh sebab itu, Habib Syakur mendesak agar Panglima TNI dan Kepala Staf di tiga matra harus tegas dan berintegritas soal menertibkan pasukan untuk tidak ikut cawe-cawe dalam urusan politik praktis.
"Saya harap Pak Panglima dan Bapak Kepala Staf ikut memastikan lingkungan TNI bersih dari politik praktis," tegasnya.
Baca Juga: 4.791 Peserta PPDB Palsukan Data di Jawa Barat Ditindak Tegas
Soal seruan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Habib Syakur menilai hal itu wajar.
