Network
Dia memaparkan, Presiden Soeharto meninggalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 50 sampai 60 triliun sebelum lengser.
Sementara Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memulai dengan Rp 200 sampai Rp 500 triliun di akhir masa jabatannya.
Baca Juga: Atasi Rasa Malas, Begini Cara Tingkatkan Produktivitas!
"Pak SBY mulai dengan Rp 200 triliun, Rp 300, terakhir Rp 500 triliun sebelum lengser. Nah, Pak Jokowi ini karena ekonomi berkembang, sampai Rp 3.000 triliun," tuturnya.
Jika dikaji dengan kondisi perpolitikan saat ini yang merupakan tahun panas politik, kata Didik Rachbini, APBN digelontorkan jor-joran untuk pemberian Bansos.
"Sudah dibicarakan internal mereka untuk kepentingan istana, kepentingan kekuasaan, kepentingan kelanggengan. Memobilisasi anggaran sosial yang Rp 500 triliun itu untuk kepentingan politik."
Baca Juga: Anak Juga Bisa Alami Hipertensi, Ini Penyebabnya
Didik Rachbini mengamini bahwa dugaan tersebut memang sulit dibuktikan. Akan tetapi, dampaknya sudah dirasakan jelas.
"Apapun alasannya, ya memang tidak mudah membuktikan, tetapi ini sudah seperti kentut. Kentutnya ada, kita rasakan," kata dia.
Didik Rachbini menganggap bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu paling tidak jujur sepanjang sejarah. Menurut dia, Pemilu tahun ini akan dicatat sebagai Pemilu yang tidak bersih.
