Network
ARAHKATA – Pengamat pendidikan dari NU Circle, Ahmad Rizali menilai pemerintah melakukan blunder dalam sektor pendidikan. Rizali menyodorkan bukti dengan dikesampingkannya tiga organisasi besar yang sudah lama berkecimpung di bidang pendidikan yaitu LP Maarif NU, Muhammadiyah dan PGRI di bidang tersebut.
“Jika Presiden dalam salah satu program utamanya adalah membangun manusia "unggul" guna menghadapi Tahun 2045, maka mengesampingkan ke-3 organisasi besar ini adalah "blunder" besar. Karena ketiganya ada sebelum Kemdikbud mapan menjadi kementerian dan sumbangan ketiganya tak terperi banyaknya,” ujarnya melalui tulisan yang kami terima pada Rabu, 23 Desember 2020.
Baca Juga: Jadi Mensos, Risma Miliki Panggung Politik yang Lebih Besar Menuju DKI 1
Selanjutnya Rizali menyebut walau Muhammadiyah sudah menempatkan kadernya di KemenkoPMK lewat Muhadjir Effendi. Langkah itu tidak cukup untuk meraih dukungan ketiga lembaga besar di bidang pendidikan itu.
“Sebetulnya Muhammadiyah masih mempertaruhkan nama dengan masih duduknya Prof. Muhajir Effendi sebagai "atasan" Mendikbud di Kemenko PMK. Bukankan ukuran sukses seorang Menko adalah mampu mengkoordinir "bawahannya" menggapai target RPJMN 2020-2024 ?” tuturnya.
Baca Juga: Wishnutama Ingin Istirahat Usai Tak Menjabat sebagai Menteri
Rizali kemudian mengingatkan agar Presiden segera curiga dibalik penolakan Sekjen PP Muhammadiyah menjadi Wamendikbud, Ia juga menilai penolakan ketiga organisasi tersebut atas masuknya "klaster pendidikan" di UU Ciptaker merupakan bukti nyata ketersinggungan organisasi tersebut atas diangkatnya Menteri Agama yang hanya dari Badan Otonom / Sayap organisasi NU.
“Atau, penolakan itu adalah ketersinggungan baru sesudah perkara POP ? Ketua Banom (Badan Otonom) saja diangkat jadi Menteri, masakan Sekjen PP menjadi Wakil Menteri ? Who knows, ini analisis politik "dadakan" saya atas jabatan strategis di dunia Pendidikan dan Kebudayaan,” imbuhnya.
Baca Juga: Ramalan Game Facebook Bertuah, Yaqut Cholil Qoumas Menjadi Menteri Agama
