Network
ARAHKATA – Polemik soal wajib berhijab bagi siswi di SMKN 2 Padang beberapa waktu lalu ditanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang meminta agar pihak terlibat diberikan sanksi tegas seperti pemecatan.
Nadiem merasa geram atas tindakan intoleransi tersebut. Ia pun meminta agar para pihak terlibat dapat diberikan sanksi tegas.
“Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan,” ungkap dia beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pembakaran Polsek Sungai Pagu Sumbar, Jadi Pembelajaran Kapolri Baru
Atas respon dari Nadiem itu, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi menuturkan bahwa ia kaget mendengar pernyataan Mendikbud untuk melakukan pemecatan bagi para pihak terlibat kasus intoleransi di sekolahnya.
Rusmadi juga mengaku belum mendapat panggilan dari Nadiem untuk memberikan penjelasan soal polemik tersebut.
“Saya mendengar Pak Menteri mengatakan pecat kepala sekolah dan jajarannya. Saya langsung down, ini menimbulkan ketidaknyamanan buat saya,” terang dia dalam sebuah diskusi daring, Jumat 29 Januari 2021.
SMKN 2 Padang diketahui mengadopsi peraturan dari Instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 yang telah berjalan selama 15 tahun untuk mewajibkan siswi berjilbab. Namun, Rusmadi juga paham bahwa mewajibkan siswi berjilbab itu adalah tindakan diskriminatif.
Baca Juga: Soal Kelompok Rentan Korban Gempa, Ini Pesan Menteri Muhadjir kepada BNPB
Dirinya juga telah menginstruksikan kepada guru untuk tidak meminta siswi non muslim mengenakan atribut tersebut, hanya melakukan diskusi dengan murid bersangkutan. Ia pun mempertanyakan di mana letak kesalahan yang dilakukan pihaknya.
