Network
ARAHKATA - Penyaluran vaksin Covid-19 sudah di depan mata. Pemerintah dinta tegas dan tak memberi ruang bagi spekulasi jual-beli vaksin Covid-19 lewat jalur mandiri.
Agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan, Satgas Covid-19 dan PT Bio Farma harus meningkatkan intensitas sosialisasi informasi tentang rencana ketersediaan vaksin, jadual vaksinasi, harga vaksin dan tata cara pembelian vaksin Covid-19 jalur mandiri.
‘’Inisiatif pihak tertentu yang mulai membuka pemesanan atau pre order vaksin Covid-19 jalur mandiri pada saat sekarang ini jelas terlalu terburu-buru. Pertama, kepastian waktu bagi ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri belum dapat ditetapkan. Selain itu, harga vaksin juga belum ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan pola distribusi vaksin dan metode jual-belinya juga masih dalam tahap rencana. Karena segala sesuatu tentang vaksin Covid-19 dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan, siapa pun hendaknya tidak berspekulasi guna menghindari kerugian masyarakat,’’ tegas Ketua MPR, Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (14/12).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menuturkan, Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan pemesanan lebih dahulu atau pre-order.
Tetapi, hingga saat ini, Bio Farma belum melayani pre-order vaksin Covid-19 jalur mandiri untuk keperluan apapun. Termasuk keperluan fasilitas kesehatan maupun kebutuhan perorangan.
"Jumlah produk jadi vaksin Covid-19 yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis. Pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Rencananya, akan ada bahan baku vaksin Covid-19 untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021. Tetapi, prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah," kata Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan, faktor yang tidak boleh diabaikan masyarakat adalah ketentuan tentang izin penggunaan vaksin. Sebelum digunakan nantinya, vaksin Covid-19 harus mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use of authorization (EUA).
‘’Untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada. Karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. Termasuk informasi dari Satgas Covid-19 maupun dari Bio Farma sendiri,’’ pungkas Bamsoet
