Network
Change.org Indonesia juga mendukung Elhan dan Helfia yang dalam petisinya mengutip apa yang disampaikan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin, Edy Sutopo, yang mengkhawatirkan nasib pekerja yang selama ini bekerja di perusahaan galon guna ulang jika rencana BPOM ini diwujudkan.
Baca Juga: Ucapkan Duka ke Laura Anna, Zara Adhisty Jadi Trending di Twitter
“Selain itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo juga bilang kalau rencana ini diwujudkan, gimana nasib pekerja yang selama ini kerja di perusahaan galon guna ulang?” kata Elhan dan Helfia.
Sebelumnya, Founder and Executive Director at PT Life Cycle Indonesia, Jessica Hanafi, mengusulkan agar BPOM mendukung saja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang pencantuman logo ekolabel ke semua industri air minum dalam kemasan (AMDK) ketimbang label BPA yang hanya menimbulkan keributan.
Bagi konsumen, pencantuman logo ini akan memberi informasi sekaligus memfasilitasi pengubahan pola konsumsi melalui pemilihan produk ramah lingkungan. Sedangkan bagi produsen, ekolabel juga akan meningkatkan daya saing dalam pasar domestik dan internasional.
”Kalau saya sarankan, BPOM sebaiknya mengarahkan ke barang ecolable. Karena di sini, kita jadi tidak lagi bingung dalam memutuskan mana yang paling baik seperti yang terjadi dalam persaingan industri air minum dalam kemasan saat ini,” ujarnya.
Baca Juga: Dinilai Bodyshaming Jerome Polin, Jessica Jane Minta maaf
Karena, kata Jessica, melalui label ekolabel ini, setiap industri harus membuktikan dengan data dan tidak hanya sekedar mengklaim bahwa kemasannya paling baik saja secara lingkungan. “Karena, ekolabel itu harus memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Jadi, daripada kita harus debat kusir kemasan siapa yang lebih bagus, saya men-challenge produsen-produsen untuk pakai ekolabel semua,” katanya.
Jadi, menurut Jessica, label ekolabel ini jauh lebih adil diterapkan ketimbang label BPA Free yang hanya ditujukan untuk satu produk tertentu saja. “Karena, ekolabel ini dibuktikan dengan angka, apa dasar misalnya BPOM melarang atau membatasinya,” tukasnya.
Untuk itu, BPOM juga harus melibatkan Pusat Standar Lingkungan dan Kehutanan KLHK dalam rapat-rapat konsultasi publiknya. “Itu lebih pas menurut saya,” ujar Jessica.***
