Network
ARAHKATA - Pemerintah Arab Saudi telah menghapus beberapa aturan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang selama ini telah diberlakukan.
Dua diantara aturan tersebut adalah kewajiban untuk melakukan tes PCR dan juga karantina.
Penghapusan tersebut tentunya berdampak pada penyelenggaran umrah ataupun haji di Tanah Air.
Baca Juga: Arab Saudi Cabut Larangan Pembatasan Kegiatan dan Karantina Haji
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief.
Menurut Hilman, Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait kebijakan resiprokal antara Pemerintah Saudi dan Indonesia mengenai urusan Haji dan Umrah tersebut.
"Terkait keputusan Saudi Arabia mencabut sebagian besar dari kebijakan protokolnya, khususnya berkenaan dengan karantina dan PCR, maka akan ada konsekuensi juga terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Saya optimis akan segara ada penyelarasan kebijakan. Apalagi, Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuaian kebijakan masa karantina," katanya, dikutip Arahkata pada 7 Maret 2022.
Baca Juga: Arab Saudi Hapus Aturan Larangan Penerbangan dari Afrika hingga Timur Tengah
Selain itu, Hilma pun berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) juga dapat menyesuaikan atau mengambil langkah penyelarasan terkait kebijakan tersebut.
"Kebijakan one gate policy atau satu pintu pemberangkatan jemaah umrah dari asrama haji juga akan disesuaikan," ujarnya.
Oleh karena itu, Hilman juga menegaskan akan berkoordinasi dengan Kemenkes dan BNPB. Karena, dua lembaga tersebut yang memiliki wewenang atas kebijakan mengenai peraturan pencegahan penyebaran COVID-19.
Baca Juga: Kemenag dan Kemenhaj Arab Saudi Diskusi Teknis Umrah
Selain itu, Hilman juga mengatakan jika kebijakan baru Arab Saudi tersebut harus disambut dengan mutual recognition.
"Jadi, jangan sampai di sananya tidak perlu karantina di kita masih dipaksa karantina. Atau jangan sampai di sana tidak dibutuhkan PCR, di kita harus PCR untuk berangkatnya, dan lain-lain," ungkapnya.
Sementara itu, Hilman juga mengatakan jika tugas Kemenag lebih kepada persiapan penyelenggaraan kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
Baca Juga: Kedubes Arab Saudi Siapkan Kuasa Hukum untuk Abdul Latif
"Posisi Kemenag lebih pada mempersiapkan penyelenggaraan kebijakan terkait pencegahan COVID-19, termasuk jika nantinya Indonesia juga harus mencabut kebijakan one gate policy sebagaimana yang selama ini sudah berjalan," ungkapnya. ***
