Network
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan terobosan baru berupa kebijakan berbasis bukti dalam rangka percepatan penurunan stunting yaitu berupa Keputusan Menteri Kesehatan KMK no. HK. 01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan.
Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Stunting pada akhir tahun kemarin. PNPK tersebut telah disosialisasikan ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengatur bagaimana pencegahan dan tatalaksana balita stunting melalui sistem rujukan berjenjang mulai dari Posyandu ke Puskesmas dan RSUD.
Baca Juga: Bareskrim Polri Akan Dalami Dugaan Penistaan Agama di Ponpes Al Zaytun
Namun tentunya implementasi PNPK tersebut memerlukan dukungan lintas sektoral dan juga anggaran yang memadai sehingga dapat berjalan secara optimal.
Implementasi sistem rujukan berjenjang untuk balita telah mulai dilakukan di berbagai kota dan kabupaten.
Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap balita mendapatkan akses tepat waktu ke perawatan kesehatan yang diperlukan, sehingga mampu mengurangi risiko stunting dan masalah kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Baca Juga: Bigroot Nose Hygiene, Pencuci Hidung Halal pertama di Indonesia Dukung IBI
Di Kabupaten Purbalingga, implementasi sistem rujukan berjenjang dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah kota dan kabupaten, puskesmas, rumah sakit, dan berbagai stakeholder.
Langkah-langkah penting telah diambil untuk memastikan setiap balita mendapatkan perawatan yang optimal termasuk dalam intervensi khusus untuk penanganan stunting.
Kabupaten Purbalingga melakukan intervensi khusus dengan perlindungan tiga lapisan untuk menekan prevalensi stunting.
