Network
ARAHKATA - Taliban pada hari Selasa 17 Mei 2022 telah membubarkan komisi hak asasi manusia independen Afghanistan.
Menurut Taliban, komisi hak asasi manusia independen Afghanistan tidaklah diperlukan.
Tindakan membubarkan sebuah badan negara seperti komisi hak asasi manusia Afghanistan bukanlah yang pertama kali dilakukan Taliban.
Baca Juga: Korea Utara Kembali Catat 6 Kasus Kematian Akibat 'Demam', Kim Jong Un Lakukan Ini
Sebelumnya Taliban telah menutup beberapa badan yang melindungi kebebasan warga Afghanistan, termasuk komisi pemilihan dan kementerian urusan perempuan.
Keputusan-keputusan tersebut dilakukan oleh Taliban sejak menguasai kembali Afghanistan sejak Agustus tahun lalu.
"Kami memiliki beberapa organisasi lain yang akan melakukan kegiatan terkait hak asasi manusia," kata wakil juru bicara pemerintah Afghanistan Inamullah Samangani tanpa berkomentar lebih lanjut dalam The Guardian dikutip ARAHKATA, Rabu 18 Mei 2022.
Baca Juga: Finlandia dan Swedia Gabung NATO, Austria Tegaskan Sikap Ini
Diketahui bahwa Dewan Keamanan Nasional Afghanistan dan dewan koordinasi perdamaian yang mengelola urusan perdamaian juga ditutup.
Penutupan kedua dewan tersebut diumumkan ketika pemerintah Taliban mengumumkan anggaran tahunan pertamanya.
"Departemen-departemen ini dianggap tidak perlu, sehingga dibubarkan. Namun, jika diperlukan di kemudian hari, mereka dapat kembali beroperasi," kata Samangani.
Baca Juga: Polisi Israel dan Warga Palestina Bentrok di Pemakaman, Berikut Kronologi Kejadiannya!
Taliban menghadapi defisit keuangan sekitar US$500 juta Rp7,3 triliun yang hampir seluruhnya bergantung pada bantuan asing.
Direktur asosiasi hak-hak perempuan Human Rights Watch (HRW) Heather Barr mengatakan partainya terkejut ketika Afghanistan menutup komisi hak asasi manusia.
"Ini sangat penting, agar pihak manapun memiliki tempat untuk meminta bantuan dan mendapatkan keadilan," katanya melalui Twitter.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sambangi Dua Pasar di Bogor untuk Cek Harga Minyak Goreng
Sebelumnya, Taliban menjanjikan adanya aturan yang lebih lunak daripada era pemerintahan rezim antara 1996 hingga 2001.
Namun realita menunjukkan semakin mengikis kebebasan sebagian besar warga Afghanistan, terutama wanita, yang dibatasi untuk belajar, bekerja, dan berpakaian.***
