ARAHKATA - Dunia politik dalam negeri tengah ramai isu soal penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Berbagai pendapat pun mengemuka menyoal helatan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Salah satu alasan penundaan pemilu adalah masih tingginya risiko penyebaran COVID-19 di Tanah Air.
Pertama kali usulan penundaan pemilu yang terjadwal pada 2024 mendatang adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: Kepala Otorita IKN: Mohon Dukungan Semua Lapisan Masyarakat
Menanggapi wacana tokoh yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, Direktur Eksekutif MindPolitic, Priyo Pamungkas menyebut ide tersebut brilian dan merupakan usulan menarik untuk diteruskan para pemimpin partai politik.
"Saya rasa Muhaimin sangat brilian melihat situasi. Ketum partai lain belum ada berani keluarkan wacana penundaan Pemilu," tuturnya kepada ARAHKATA, Sabtu 12 Maret 2022.
Lebih lanjut, Priyo menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggapi isu politik nasional.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi: Jakarta Akan Diperbaiki Bukan Ditinggalkan
"Tipikal Jokowi bukanlah seorang yang gampang ditekan politisi lainnya. Namun, sikap kekompakan para ketum partai akan mengubah sedikit permainan politik," katanya.
Priyo melanjutkan, tidaklah harus tiga periode dan Jokowi tidak bisa ditekan. Tapi para ketua umum partai bisa kompak dalam menyepakati penundaan Pemilu 2024. Rakyatlah jadi utama bukanlah kepentingan politik.
Ia juga menyebut ada tiga faktor yang dapat menyebabkan Indonesia bisa saja mengundurkan pemilu.
Baca Juga: Laju Penularan COVID-19 Melambat di Indonesia
Menurut Priyo, soal situasi pandemi yang masih melanda Tanah Air menjadi faktor pertama dari situasi Indonesia yang belum pasti.
Faktor kedua, masih kata Priyo, yakni naiknya biaya pemilu menjadi Rp86 triliun dinilai terlalu mahal dikarenakan seluruhnya dilakukan secara pembiayaan negara.
Menurutnya, biaya pemilu dapat ditekan lebih murah dan separuhnya dapat dialihkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: KPK dan IPB Tingkatkan Komitmen Pemberantasan Korupsi
"Indonesia menjadi negara keempat terbesar secara biaya kampanye setelah India, Amerika dan Brazil. Ini sebenarnya membuat aspek kebutuhan dasar masyarakat Indonesia terganggu," terangnya.
Sementara faktor ketiga, Priyo menekankan program pemulihan ekonomi masyarakat seharusnya menjadi konsentrasi negara dalam menjaga stabilitas sosial.
"Negara jangan lalai karena pandemi masih ada dan menjadi tugas negara dalam membagi kesejahteraan kepada rakyatnya sesuai konstitusi," pungkasnya.***