Network
ARAHKATA - Permintaan masyarakat untuk dapat menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) terus meningkat. Padahal kuota 10 juta yang ditentukan oleh pemerintah pusat sudah penuh.
Untuk itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara akan membuat aturan baru bahwa kepesertaan KPM PKH hanya dibatasi 5 tahun. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi agar masyarakat miskin lainnya bisa merasakan program PKH.
"Peserta PKH akan dibatasi 5 tahun. Setelah itu harus segera diganti atau digraduasi agar keluarga miskin lainnya yang layak dapat PKH," kata Juliari saat memberikan pengarahan koordinasi teknis SDM PKH se-Kabupaten Malang, Sabtu 4 Desember 2020 malam.
Baca Juga: Ada Apa Doni Monardo Kunjungi Nusakambangan?
Juliari menjelaskan, setelah masa kepesertaaan PKH habis, akan dilakukan pembaharuan data. Dengan begitu, KPM baru bisa dimasukkan penerima PKH.
Juliari menilai verifikasi sangat penting karena selama ini ada 300 kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selama lima tahun. Akibatnya banyak daerah memprotes terkait kepersertaan PKH yang tidak berubah setiap tahunnya.
"Kita jangan pelihara orang miskin. Kita kasih orang itu-itu saja," tegasnya.
Baca Juga: Pejabat Kemensos Ditangkap KPK Terkait Bansos
Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar mengurangi bantuan dana dari pusat bagi daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan.
"Tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah," terang nya.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin berjanji akan menindaklanjuti permintaan mensoa dengan merumuskan kembali target kepersertaan KPM PKH.
Baca Juga: Kebiasaan Menahan Kencing, Hati-hati 6 Dampak Buruknya
"Kita akan rumuskan secepatnya sehingga azas keadilan di PKH dapat cepat terlaksana," tuturnya.
Untuk dapat memenuhi azas keadilan, Kemensos akan meningkatkan jumlah graduasi KPM PKH dari 10 persen pada tahun ini menjadi 30 persen pada tahun depan.
Mengingat hingga 30 November 2020, jumlah KPM PKH yang telah tergraduasi sebanyak 1.179.304 KPM. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur tercatat KPM graduasi sebanyak 225.183 KPM, dan Kabupaten Malang KPM yang graduasi 8.458 KPM.
Data Kementerian Sosial mencatat jumlah bansos PKH yang telah disalurkan di Provinsi Jawa Timur senilai 5,4 triliun rupiah untuk 1.678.173 KPM. Sedangkan untuk Kabupaten Malang bansos PKH yang disalurkan senilai 286 miliar rupiah untuk 91.804 KPM.
Baca Juga: DPR Nilai Program PEN Pemerintah ke Arah Positif
Terkait upaya untuk menekan penyebaran TBC, Pepen mengaku sesuai arahan Presiden mulai tahun depan memasukkan unsur TBC dalam bantuan PKH. Harapannya dana tersebut digunakan mereka untuk berobat hingga sembuh.
"Menindaklanjuti arahan Presiden pada tahap IV penyaluran bansos PKH di Provinsi Jawa Timur tercatat KPM PKH Penderita TBC yang sudah diberikan bantuan sebanyak 84 KPM dan di Kabupaten Malang baru terlaporkan dibantu sebanyak 3 KPM," ungkapnya.
Sementara untuk PKH di Provinsi Jawa Timur telah berkontribusi dalam mengurangi stunting dan gizi buruk melalui bansos Komponen Kesehatan pada kategori anak usia dini sebanyak 344.964 orang dan ibu hamil sebanyak 10.438 orang. Kabupaten Malang anak usia dini tercatat sebanyak 16.806 orang dan ibu hamil sebanyak 629 orang.
Baca Juga: Meski Sudah Punya Cucu, Wanita Ini Masih Terlihat Seperti ABG
Dalam Rakornis SDM PKH di ikuti SDM PKH Kabupaten Malang sebanyak 326 orang yang terdiri dari 3 korkab, 9 APD dan 314 Pendamping secara virtual. Sedangkan peserta yang hadir dalam kesempatan ini sebanyak 38 orang terdiri dari 1 orang Koordinator Wilayah, 3 Orang Koordinator Kabupaten, dan 34 Koordinator Kecamatan serta Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten. Sebagai protokol Kesehatan kami telah melaksanakan Rapid Test kepada seluruh peserta dan panitia.
Dalam kesempatan ini pula, sebanyak 3 orang SDM PKH berprestasi yang telah menggraduasi KPM Sejahtera Mandiri terbanyak mendapatkan sertifikat penghargaan dan hadiah dari Menteri Sosial RI.
