Network
“Sudah disampaikan berulang dan jangan sampai terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain tidak penting. Jangan sampai reaktif tetapi perlu antisipasi yang baik dan detail,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, ia menyinggung mengenai kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Indonesia telah memiliki perencanaan jangka panjang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2024, namun tidak hanya pada desain besar.
Baca Juga: Lelang 7 SUN, Pemerintah Dapat Dana Segar Rp17 Triliun
“Ini harus bisa diturunkan dalam kebijakan, perencanaan, tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana dan dilanjutkan dengan audit di lapangan dan bukan hanya di atas kertas saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa butir arahan, antara lain tidak sibuk membuat peraturan, tetapi pelaksanaan di lapangan. Aspek pengendalian dan penegakan standar di lapangan, misalnya standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan sosial.
“Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, diikuti audit ketahanan bangunan agar sesuai dengan standar sehingga jika terjadi bencana korban bisa diminimalkan, segera melakukan koreksi dan perkuatan jika tidak sesuai standar,” ujarnya.
Baca Juga: Madura Segera Jadi Provinsi? Simak Penjelasannya!
Terkait dengan pengurangan risiko bencana, ini perlu terintegrasi dari hulu, tengah dan hilir. Upaya ini juga perlu menghindari ego sectoral, ego daerah dan semua terintegrasi, serta saling mengisi dan melengkapi.
“Tidak boleh ada yang merasa ini bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal normal,” tegas Jokowi.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat pascabencana perlu cepat dan terus diperbaiki.
