Network
ARAHKATA - Sejumlah kasus pertanahan masih banyak kendala dalam proses penyelesaian.
Kasus pertanahan banyak merugikan masyarakat, bahkan melibatkan berbagai pihak terkait.
Kasus pertanahan mengalami kendala diduga melibatkan oknum pegawai dari instansi terkait.
Baca Juga: Presiden Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Harganas ke-2911
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan.
Pihaknya akan menindak tegas oknum pegawainya yang melakukan dugaan pungutan liar (pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Apabila dalam proses hukumnya nanti itu ternyata terbukti (salah), saya tidak segan-segan untuk mencopot atau saya pecat! Sekali lagi apabila terbukti, akan saya pecat, tidak ada ampun," kata Hadi dalam keterangan dilansir ANTARA, Jumat, 8 Juli 2022.
Baca Juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Bagikan Bansos dan Belanja Buah di Pasar Petisah Kota Medan
Menanggapi adanya oknum pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cimahi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan pungli.
Mantan Panglima TNI ini meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti masalah itu dan mengambil tindakan tegas apabila terbukti salah dalam proses hukumnya.
Hadi mengaku setiap kunjungannya ke daerah selalu mewanti-wanti pegawainya untuk tidak melakukan pungli.
Baca Juga: IDAI Minta Sekolah Wajibkan Vaksinasi Lengkap dan Booster
Ia pun akan terus melakukan evaluasi internal demi perbaikan di pihak internal Kementerian ATR/BPN.
Salah satu bentuk evaluasi itu, dengan mengunjungi langsung ke lokasi yang terdapat pungli.
Menteri terjun langsung ke lapangan seraya menyerahkan sertipikat tanah, dan memastikan tidak terjadinya praktik pungli.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Ajak Masyarakat Daftarkan Tanahnya
"Kemarin saya juga sudah kunjungi wilayah yang dinyatakan bahwa ada pungli, saya kunjungi, saya tanya door to door kepada masyarakat dan memang belum terbukti," katanya.
Hadi menegaskan, "Sekali lagi apabila ada yang melakukan pungli di Badan Pertanahan Nasional, tidak segan-segan saya pecat." ***
