Network
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengawasan intern oleh BPKP dan APIP berorientasi hasil. Ia juga ingatkan pimpinan kementerian, lembaga, BUMN/D, pemerintah daerah untuk membuka data dan menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.
Hal ini karena upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin menantang disebabkan situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Karenanya, Presiden Jokowi ingin memastikan belanja dari APBN/D dan BUMN merupakan belanja yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Kabar Gembira! Syarat Dapat Duit dari Youtube Dipermudah
“Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati,” ujar Jokowi.
Itulah mengapa dirinya meminta BPKP dan APIP mengawasi dan mencegah penyimpangan secara efektif. “Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan (kepada) prosedurnya, (tetapi) orientasinya adalah hasilnya itu apa,” pinta Presiden.
Seperti diketahui, Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023 merupakan forum strategis pemangku kepentingan pengawasan intern di Indonesia. Rakornas Pengawasan Intern tahun ini diikuti oleh sebanyak 2.718 pejabat pemerintah dan APIP secara hybrid.***
