Network
ARAHKATA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi hasil agar belanja negara, daerah, dan badan usaha menjadi produktif.
Mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Presiden Joko Widodo ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN/D dan BUMN produktif dan memberi manfaat konkrit bagi masyarakat.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah,” ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023, di BPKP, dikutip ArahKata.com Rabu, 14 Juni 2023.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Terseret Jadi Tersangka KPK
Jokowi juga mengingatkan para APIP agar belanja pemerintah betul-betul diawasi supaya tidak ada kebocoran.
“Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati. Jika tidak cek langsung. Jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah. Itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak.”
Oleh karena itu dirinya meminta pengawasan yang dilakukan BPKP dan APIP efektif mencegah penyimpangan.
Baca Juga: Gibran Gemas, Tanggapi Amien Rais Mau Obrak-Abrik Solo Pakai People Power
“Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan (kepada) prosedurnya, (tetapi) orientasinya adalah hasilnya itu apa,” pinta Presiden.
