Network
/photo/2020/11/03/1227889197.jpeg)
Dari data persebaran sumber daya alam ini akan diketahui titik-titik teritorial krirtis, yang perlu kewaspadaan nasional tinggi.
"Seperti diketahui alasan dari sengketa tersebut bukan hanya karena Laut China Selatan adalah jalur tercepat dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan merupakan tempat bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia, tapi di kawasan ini tersedia banyak sumberdaya alam dari berbagai komoditas" katanya.
Laut China Selatan merupakan wilayah bagi sumber penangkapan ikan yang melimpah. Menurut penelitian pada tahun 2012, tangkapan tahunan di kawasan itu, mencapai sekitar 10 juta ton―itu sekitar 12 persen dari total tangkapan dunia.
"Di sana terdapat sekitar 11 miliar barel minyak dan gas alam 190 triliun kaki kubik (tcf), sekitar dua kali lipat dari cadangan gas Indonesia, yang belum dieksploitasi di laut. Jumlah yang sangat besar," jelas Mulyanto.
Untuk itu Mulyanto mengingatkan meskipun Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah kemaritiman dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan tapi kewaspadaan untuk mengamankan wilayah itu sangat diperlukan.
Menurut Menlu Retno Marsudi, berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hukum Kelautan (UNCLOS) 1962, Indonesia tidak memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Tiongkok.
Namun aktivitas kapal-kapal Tiongkok di dekat perairan Natuna kerap mengkhawatirkan pemerintah.
Pada Januari lalu misalnya, tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI), kembali mengusir kapal ikan Tiongkok saat mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Tak tanggung-tanggung, 30 kapal Nelayan itu menebar jala di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan kawalan Coast Guard Tiongkok.
Mulyanto minta Pemerintah mencermati laporan SKK Migas tentang hasil pengeboran migas di Formasi Udang yang mengalirkan hidrokarbon berupa gas sebesar 11,2 juta kaki kubik per hari (mmscfd).
