Network
ARAHKATA - Desakan untuk melakukan tindakan tegas penegakkan protokol kesehatan terkait acara pengumpulan massa selain kegiatan digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) di Jakarta dan Jawa Barat mulai muncul.
Sejumlah netizen dan masyarakat menilai, hal yang sama harus juga dilakukan pada sejumlah kegiatan yang mengumpulkan massa guna menegakkan keadilan dalam penindakan pelanggar protokol kesehatan.
"Saya dari September sudah kritik soal (pelaksanaan) pilkada lho," ujar Relawan Covid-19 yang juga influencer, dr Tirta Mandira di Jakarta, Selasa (17/11).
Ia meminta pemerintah tidak menerapkan standar ganda dalam penegakan protokol kesehatan di masa PSBB transisi ini.
"Semua standar ganda. Pertanyaannya bisa nggak, tegas nggak? Acara HRS itu salah satu contoh lemahnya Satgas Covid-19," tandasnya.
Ditambahkannya, pihak berwenang jangan cuma menindak lanjuti kerumunan di acara HRS saja. Tapi juga kerumunan di gelaran pilkada, termasuk saat massa pendukung mengantar calon walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka ke KPU yang dipenuhi massa pendukung.
"Kalau mau bijak, tegas, ayo tegas semua. Jangan anak Presiden di Solo (kampanye tidak ditegur). Habib Rizieq tegur, semua tegur," imbuh dr Tirta saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (17/11).
Senada dengan dr Tirta, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut, kerumunan massa di masa PSBB Transisi sendiri sudah terbiarkan jauh sebelum HRS tiba di tanah air.
'Banyak kegiatan kerumunan massa yang dibiarkan polisi. Misalnya, Munas PBSI yang dipimpin Wiranto di Tangerang. Lalu kerumunan massa menuju KPUD Solo saat putra Jokowi mendaftar calon walikota, lalu kerumunan massa menuju KPUD Medan saat menantu Jokowi mendaftar calon walikota. Dalam kasus itu, Kapolda Jateng maupun Kapolda Sumut tidak dicopot dari jabatannya," ujar Neta di Jakarta, Selasa (17/11).
Dalam kasus sejumlah kerumunan massa sebelum dan sejak HRS pulang ke Indonesia, aparatur pemerintah dinilai IPW tidak berani bersikap tegas dan cenderung membiarkan. Padahal presiden sudah menunjuk satgas pemulihan Covid-19 yang dipimpin sejumlah pejabat sipil, militer dan polisi.
