Isu Radikal dan Terorisme Jadi Tanggung Jawab Bersama

- 16 November 2020, 21:25 WIB
Suasana perkuliahan di salah satu kampus di Jakarta.
Suasana perkuliahan di salah satu kampus di Jakarta. /Arahkata.com

Dalam realisasinya pemerintah harus mendata dan mengajak para aktivis penyintas untuk bergabung dalam program-program deradikalisasi. Karena orang-orang ini jika tidak digunakan tentu gerakannya akan semakin kecil padahal gerakkan mereka baik di tengah masyarakat.

"Bukan tanpa beban, gerakan-gerakan Mandiri seperti ini tentu hambatannya akan banyak. Bisa saja hanya mampu bersuara menyampaikan pendapat. Padahal di lapangan mereka harus bertemu dengan masyarakat," ujar Politikus dan Pengamat Radikalisme dan Terorisme, Ferdinand Hutahaean.

"Berbicara, berdiskusi menyampaikan pendapat dan lain-lain dan itu semua butuh operasional atau pembiayaan. Intinya adalah bagaimana pemerintah mengajak kelompok-kelompok masyarakat ini jangan hanya mengandalkan program-program pemerintah," sambungnya.

Baca Juga: Meski di Pengungsian, Warga Desa 'Merapi' Tetap Aktivitas Bertani dan Beternak

Lebih jauh, mantan politisi Partai berlambang Bintang Mercy ini mengatakan, saat ini pergerakkan pemerintah yang bergerak sendiri menjadi hambatan dan hasilnya sekarang bisa dilihat secara nyata di lapangan. Bahwa gerakan-gerakan radikalisme kecil, justru membesar.

"Maka sebaiknya pemerintah mengajak kelompok masyarakat. Apakah itu perseorangan atau kelompok-kelompok organisasi apapun yang terlihat mempertahankan dan merawat toleransi," katanya.

"Menjaga keragaman untuk menjadi kepanjangan tangan pemerintah di bawah. Karena ini akan menjadi artinya lebih konkrit dan besar. Apalagi dibantu oleh pemerintah agar mereka semakin punya cara-cara yang sistematis," ucap Ferdinand.

Halaman:

Editor: Mohammad Irawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah