Network
ARAHKATA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku khawatir akan adanya restu yang diberikan Presiden Joko Widodo terhadap Jenderal Purn. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Kekhawatiran Andi Mallarangeng tersebut dilatarbelakangi posisi jabatan Moeldoko saat ini sebagai Kepala Staf Presiden. Apalagi Moeldoko juga bagian dari rezim Joko Widodo selama dua periode.
"Saya rasa ada restu dari Presiden Joko Widodo karena kan dalam meninggalkan jabatannya sebagai KSP untuk acara KLB harus diketahui atasannya langsung yakni Presiden," kata Andi Mallarangeng dalam youtube channel Trijaya, Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Heboh Skincare Air Wudhu, Apa Sih Manfaat Wudhu bagi Kesehatan?
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY itu menambahkan bahwa Joko Widodo adalah pihak pertama yang mengetahui hasrat terpendam Moeldoko mengusai Partai Demokrat. Mengingat posisi jabatan Moeldoko cukup erat dengan posisi Ring-1.
"Bagi saya, masa sih orang macam dalam lingkaran dalam Presiden, tiap hari ketemu Presiden, kira-kira mau jadi ketum partai, kira-kira omong dulu enggak? Masa kita enggak minta izin sih, masa enggak ngomong sih?," ujar Andi Mallarangeng.
Lebih lanjut, Andi mengaku bahwa langkah diam Presiden Jokowi menimbulkan banyak spekulasi. Termasuk dengan adanya pembiaran yang dilakukan Moeldoko untuk mengacak-acak kepemimpinan Agus Harimurti Yudhono dalam Demokrat.
Dia menilai bahwa Jokowi sebaiknya harus mengambil langkah tegas agar nantinya tidak ada spekulasi yang muncul bahwa kehadiran Moeldoko adalah intervensi pemerintah terhadap eksistensi Partai Demokrat.
"Saya khawatir ini memang pemerintahan Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini, membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang berkuasa. Jabatan Pak Moeldoko itu Kepala Staf Presiden, itu jabatan politik. Lalu melakukan gerakan-gerakan politik," tutur Andi tegas.
Baca Juga: Sempat Viral, Polisi Pastikan Kelas Yoga Orgasme di Ubud Bali Batal Digelar
Masih kata Andi, pihak Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhono masih menunggu itikad baik Jokowi untuk membalas surat keberatan atas Moeldoko menjadi Ketua Umum versi kader pecatan Partai Demokrat.
Balasan Jokowi ini yang akhirnya menjadi pedoman banyak pihak, Partai Demokrat mana yang direstui keberadaannya. Sebab, diakui Andi Presiden adalah Kepala Mandatori dari Kementerian Hukum dan HAM untuk segera merilis ketetapan legalitas Partai Demokrat versi AHY sebagai Partai Demokrat sebenarnya.
"Nah ini karena jabatannya, yang punya bos atasan atau karena dirinya sendiri. Bagaimana membedakan itu? Kita menunggu sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh Jokowi. Kita sudah kirim surat, kok. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban," kata dia.***
