Network
ARAHKATA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti dua menteri serta tiga wakil menteri dalam jajaran kabinetnya.
Presiden Jokowi menilai bahwa kinerja kedua menteri yang diberhentikan, masih banyak persoalan.
Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu, 15 Juni 2022) siang.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Presiden Joko Widodo Lantik Menteri dan Wakil Menteri, Ini Daftarnya
Hadi Tjahjanto secara resmi menggantikan Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Aktivis '66, Leo Siagian meyakini Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru saja dilantik, mampu mengatasi permasalahan mafia tanah di Indonesia.
Aktivis '66 ini menyebutkan, sosok mantan Panglima TNI itu sebagai sebuah harapan baru untuk pemberantasan praktik mafia tanah di Tanah Air.
Baca Juga: Jokowi Sibuk Berpolitik Praktis, Hendardi : Pencapaian Visi Misi Bernegara Makin Jauh
“Terus terang saja, rakyat menaruh harapan besar kepada Bapak Hadi Tjahyanto sebagai Menteri ATR/BPN yang baru, agar mafia tanah segera diberantas," ujar Leo Siagian melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 15 Juni 2022.
Menurut Leo, praktik mafia tanah yang sudah merajalela tidak akan mudah diberantas sesuai harapan rakyat, apabila kelompok (mafia tanah) ini masih punya jaringan di lingkaran Kementerian ATR/BPN. Pasalnya, jaringan praktik mafia tanah sudah masuk kemana-mana.
"Jika masih ada oknum (pegawai) busuk di Kementerian ATR/BPN akan sulit itu (diberantas), jadi dari internal (Kementerian ATR/BPN) itu harus dimulai dicanangkan Pak Hadi Tjahyanto untuk segera bersih-bersih," tegasnya.
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Sindir Parpol yang Ingin Bajak Kader Parpol Lain
Di sisi lain, Leo berharap agar Kementerian ATR/BPN dapat menjalankan reforma agraria sesuai azas 'clear and clean'. Hal itu penting dilakukan agar ruang gerak mafia tanah tertutup dan tidak ada celah untuk berpraktik leluasa.
Terutama sekali pada aduan laporan masyarakat terkait sengketa tanah harus lebih cermat, khususnya pada kasus penerbitan hak guna usaha (HGU) yang selama ini memuncukan konflik berkepanjangan.
Selain itu, kata Leo, aduan masyarakat terkait kasus penyerobotan lahan atau pemindahtanganan sertifikat kepemilikan milik orang lain juga sangat marak terjadi.
Baca Juga: Survei: Ganjar Pranowo Selalu Unggul Dalam Simulasi Pasangan Capres 2024
"Jadi harus mencermati aspek legalitas yang bisa menimbulkan potensi permasalahan hukum baik itu secara perdata maupun pidana. Untuk itu, reforma agraria harus dijalankan sesuai azas 'clear and clean," tegas Leo.
“Banyak oknum-oknum busuk di ATR/BPN yang terlibat praktik mafia tanah harus dibersihkan sampai ke akarnya,” sergahnya kemudian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu, 15 Juni 2022) siang.***
