Anggota DPRD Desak Anies Tanggung Jawab Dampak Perubahan Nama Jalan

- 26 Juni 2022, 19:33 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penggantian nama jalan di DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penggantian nama jalan di DKI Jakarta. /ANTARA

Baca Juga: Putin-Jokowi Akan Bertemu, Kremlin Sebut Pertemuan Demi Perdamaian

Jangan malah terkesan tidak terbuka kepada warga sekitar terkait dampak negatif dan positifnya.

"Gubernur Anies seharusnya bisa berfikir akan dampak negatif dan positifnya kebijakannya ini terhadap masyarakat Jakarta, meskipun sudah ada statement Dinas Dukcapil untuk menggratiskan semua biaya penggantian data KTP dan Kartu Keluarga, masyarakat pasti akan kerepotan bolak-balik ke Dukcapil untuk mengurus berkas tersebut dan pasti akan jadi beban tersendiri buat mereka," ujarnya.

Lalu bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor, untuk merubah datanya otomatis nanti pasti akan ada biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lagi untuk penggantian material Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Baca Juga: Anies Dijagokan Pilpres 2024, Partai NasDem Bagaikan Ojek

"Pertanyaan saya, apakah Gubernur Anies mau menanggung seluruh biaya tersebut? Karena ke depannya pasti akan menjadi beban dan masyarakat akan direpotkan, serta harus menanggung biaya sendiri. Saya harap  ada penjelasan dari Gubernur Anies Baswedan secara holistis, komprehensif dan integral," tutur Kenneth.

Kenneth juga meminta kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dalam masa akhir jabatannya.

Jangan suka membuat kebijakan atau manuver yang nyeleneh yang dampaknya bisa menjadi beban dan menyusahkan orang lain.

Baca Juga: Jusuf Kalla Siapkan Pasukan Khusus, Demi Menangkan Anies Pilpres 2024

"Jika berniat ingin mengganti nama jalan, coba jangan menyusahkan dan membebani masyarakat. Seharusnya kalau mau memberikan nama jalan baru, seharusnya cari jalan jalan yang belum bernama saja. Kan dalam membuat kebijakan seharusnya yang bisa mendatangkan manfaat buat masyarakat banyak, jangan malah bikin susah," ucap Kenneth.

Halaman:

Editor: Wijaya Kusnaryanto

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah