UU Kamnas Diharapkan Bisa Tegakkan Supremasi Sipil di Tahun Politik

"Serangan hacker Bjorka itu bukan perang cyber lagi. Sekarang kita sudah harus siap menghadapi perang generasi keenam. Kita nggak tahu apa-apa tapi tahu-tahu perang sesama anak bangsa," ujar Agus.

Sementara itu, Ketum PB HMI, Raihan Ariatama mengatakan, Indonesia adalah negara sipil, namun keberadaan militer tidak bisa dinafikan karena juga bagian penting dari negara.

Baca Juga: Tingkatkan Literasi Digital Membangun Konten Kreatif Berbasis Potensi Lokal

"Menurut kami hubungan antara sipil dan militer harus seimbang. Harus terjalin dengan bagus. Jangan sampai terjadi dikotomi antara militer dan sipil harus berjalan beriringan agar kedepan tidak ada pertentangan. Semua harus bersama-sama," pungkasnya.***