Network
"Ini (JR saat ini) dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY tersebut, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa yang menyulitkan kami untuk mencalonkan rektor, untuk mencalonkan akademisi, untuk mencalonkan pakar untuk mencalonkan budayawan, untuk mencalonkan tokoh-tokoh betawi, untuk mencalonkan tokoh-tokoh nelayan,” ungkap Hasto.
Hasto menuturkan, proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.
Baca Juga: Lucky Hakim: Saya Gagal Mengemban Amanah Putuskan Mundur Wakil Bupati Indramayu
"Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru tejadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila," pungkas Hasto.
Sebelumnya, SBY berbicara isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.
Saat ini, sistem pemilu ini sedang dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). SBY mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu di tengah tahapan Pemilu Serentak 2023 sedang berlangsung.
Baca Juga: Gibran: Saya Masih Banyak Belajar Meski Namanya Masuk Bacagub DKI dari PDIP
"Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai, sesuai dengan agenda dan "time-line" yang ditetapkan oleh KPU? Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini," kata SBY dalam keterangannya, yang dikutip, Minggu, 19 Februari 2023.
