Pemilu 2024 Dinilai Paling Brutal, 'Cawe-cawe' Jokowi Dianggap Terlalu Jauh

- 28 Januari 2024, 15:24 WIB
Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal Ibu Negara Iriana Jokowi mengacungkan dua jari kepada warga saat mengikuti kunjungan kerja (Kunker) presiden di Jawa Tengah, Rabu, 24 Januari 2024 kemarin. (Foto: Instagram/@presidenjokowi.id)
Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal Ibu Negara Iriana Jokowi mengacungkan dua jari kepada warga saat mengikuti kunjungan kerja (Kunker) presiden di Jawa Tengah, Rabu, 24 Januari 2024 kemarin. (Foto: Instagram/@presidenjokowi.id) /

ARAHKATA - Pengamat politik PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah menilai, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pesta demokrasi paling brutal pasca reformasi.

"Pilpres ini adalah pilpres yang paling brutal sepanjang sejarah reformasi," kata Eep dalam acara Ngobrolin People Power 14 Februari 2024 Bersama Masyarakat Jurdil di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Januari 2024.

Penyebabnya, Presiden Joko Widodo dianggap terlalu vulgar mencampuri urusan politik dengan menunjukan keberpihakkannya. Apalagi, belakangan Jokowi sudah menyatakan presiden boleh berkampanye.

Baca Juga: Friendster Is Back! Pelopor Jejaring Sosial Bangkit Lagi 

"Sepanjang sejarah reformasi terutama sejak pilpres langsung 2004, di 2024 pertama kali kita menyaksikan presiden cawe-cawe dengan amat sangat jauh. Saya tidak perlu berdebat tentang ini karena Pak Jokowi sudah mengakui," kata Eep.

Dia lantas menyoriti sikap Jokowi yang dinilainya seperti orang yang ingin menang tapi tidak dengan cara yang demokratis. Mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang belakangan dinilai cacat etik.

Eep menilai seharusnya Pilpres 2024 ini mengulang peristiwa 2014, di mana pemilihan tidak ada petahana.

Baca Juga: Begini Cara Agar Buah Hati Siap Memulai Sekolah TK 

"Ketika ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi berjalan ada yang salah dengan sistem, mekanisme, aturan insitusi politik yang kita miliki. Ini harus dibenahi," jelas Eep.

Halaman:

Editor: Wijaya Kusnaryanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x