Network
ARAHKATA - Hingga bulan November 2020, pendidikan di tanah air masih terlihat belum ada perubahan. Baik dari segi inovasi pembelajaran sampai dengan kebijakan terkait kesulitan masyarakat akan pendidikan daring.
Jika dihitung dari awal pandemi dan dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sudah memasuki usia sembilan bulan pendidikan di masa pandemi COVID 19. Namun, bukan juga menjadi pandangan negatif dalam menilai pendidikan yang saat ini berlangsung, tidak pantas rasanya pendidikan Indonesia masih belum menemukan format terbaik dalam pengajaran yang beradaptasi di masa pandemi ini.
Dewan Komisioner Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiyarti menyatakan harusnya Kemdikbud sudah tidak melihat kondisi saat ini sebagai kondisi darurat. Karena pandemi sudah berlangsung sembilan bulan.
"Kalau awal ya darurat. Kalau sekarang ya sudah bukan darurat lagi. Harusnya sudah ada upaya terobosan dan ada perbaikan dari pelaksanaannya. Dan sudah ada persiapan untuk pelaksanaan 2021," kata Retno dalam acara online, bersama wartawan, Kamis Malam (19/11/2020).
Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Prioritaskan Gas untuk Keperluan Domestik
Terobosan ini tentunya menurut Retno bukan untuk memulihkan pendidikan seperti sebelum masa pandemi tapi beranjak menjadi lebih baik dibandingkan di awal masa pandemi.
"Misalnya terkait PJJ. Harus dipahami bahwa aspeknya bukan hanya guru saja. Tapi juga guru dan orang tua. Ini harus ditangani oleh pemerintah. Selama pandemi ini, ekonomi keluarga terpukul, menyebabkan pekerja anak dan keputusan untuk menikah untuk membantu ekonomi keluarga menjadi pilihan. Bahkan PJJ ini, walau banyak disanggah oleh berbagai pihak, ditemukan menyebabkan stres, depresi dan mendorong tingkat bunuh diri maupun kematian," ungkapnya.
Harus Turun ke Lapangan
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyatakan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam masalah pendidikan, pihak Kemendikbud harus mau turun ke lapangan dan bersinergi dengan stakeholder pendidikan yang ada.
"Harus keliling lah. Jangan takut dengan pandemi ini. Sudah risiko. Jangan hanya temui pihak sekolah saja. Tapi juga semua pihak yang membawa fungsi pendidikan. Apakah itu NU, Muhammadiyah, PGRI, FSGI, IGI maupun pengamat. Duduk bersama dan bicarakan seperti apa program pendidikan terbaik," kata Ferdi dalam kesempatan yang sama.
Baca Juga: Ini Alasan Hidroksiklorokuin dan Klorokuin Dicabut
Terkait Rembug Nasional yang biasanya dilakukan setahun sekali untuk membahas masalah pendidikan nasional, Ferdi menyebutkan tetap bisa dilakukan secara daring.
"Bisa daring. Atau bisa juga perwakilan dari tiap wilayah dengan mengedepankan protokol kesehatan. Atau bisa hybrid. Jadi ada yang dilakukan online ada yang dilakukan offline," ujarnya.
Ia menegaskan keberanian ini harus dimiliki oleh Mendikbud dan staf-stafnya. Sehingga sosialisasi dan konsolidasi program bisa dilakukan dengan maksimal.
"Seharusnya menteri dan stafnya tidak hanya ada di Jakarta. Lihat sendiri bagaimana kondisi di lapangan. Rasakan bagaimana di remote area tidak ada listrik, apalagi sinyal. Belum aksesnya tidak gampang," pungkasnya.
