PKS Desak Pemerintah Prioritaskan Gas untuk Keperluan Domestik

- 20 November 2020, 15:20 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR RI, dari Partai PKS, Mulyanto: Wakil Ketua PKS DPR RI, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Presiden Jokowi terhadap perkembangan praktik politik dinasti.
Anggota Badan Legislasi DPR RI, dari Partai PKS, Mulyanto: Wakil Ketua PKS DPR RI, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Presiden Jokowi terhadap perkembangan praktik politik dinasti. /Dok. DPR RI/DPR RI

ARAHKATA - DPR minta Pemerintah menjaga komitmen memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini patut diperhatikan agar pembangunan ketahanan pangan dapat tumbuh dan menghasilkan efek pengganda (multiflyer effect) bagi pembangunan nasional.

Tanpa komitmen ini, industri yang bergantung pada bahan baku gas akan terkendala menjaga tingkat produktifitas. Jika hal tersebut sampai terjadi dikhawatirkan masa depan industri nasional akan mengalami penurunan.

Demikian dikatakan Mulyanto dalam keterangannya usai diskusi dengan Direksi BUMN Pupuk Kujang dan PGN saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Karawang, Jawa Barat, Kamis 19 November 2020.

Baca Juga: Ini Alasan Hidroksiklorokuin dan Klorokuin Dicabut

Menurut Mulyanto, gas bukanlah sekedar sebagai komoditas ekonomi untuk diperdagangkan termasuk diekspor ke luar negeri. Namun lebih dari itu gas adalah sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui yang harus dioptimalkan untuk menunjang pembangunan nasional.

"Penggunaan dalam negeri atas sumber daya gas dapat meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan efek pengganda bagi pembangunan nasional. Ini harus menjadi perhatian utama Pemerintah.

Pupuk Kujang misalnya, sampai hari ini masih galau, karena ketidakjelasan jaminan alokasi pasokan gas jangka panjang mereka setelah tahun 2024.

Baca Juga: Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat di Pengungsian Merapi Agar Patuhi Protokol Kesehatan

Tanpa tambahan pasokan gas, maka pada tahun 2025 Pupuk Kujang akan kekurangan pasokan gas sebesar 25 MMSCFD dan angkanya akan terus meningkat menjadi 65 MMSCFD pada tahun 2030. Tentu ini mengkhawatirkan," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Halaman:

Editor: Ahmad Ahyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x