ARAHKATA - Pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pada masa Covid-19
mendapatkan respon dari pelaku kepentingan. Pemerintah pun diharapkan bijaksana.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Nur Yasin menilai, kebijakan tersebut semestinya
dibuat secara rinci, sehingga tidak berlaku secara umum.
Nur Yasin berpendapat mudik merupakan Budaya Bangsa secara turun temurun yang perlu tetap dilestarikan.
Baca Juga: Larangan Mudik, Pengusaha Bus di Kudus Protes
"Ini merupakan momentum redistribusi perekonomian untuk lebih menunjang pemerataan perekonomian dari kota besar ke kota kecil," ujar Nur Yasin kepada wartawan, 3 April 2021.
Ia pun mengakui bahwa keselamatan jiwa harus diutamakan dan di atas segalanya.
"Maka bisa dimengerti apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik," sambungnya.
Dirinya menanyakan agar mengizinkan dengan persyaratan yang ketat. Mengingat mudik adalah bagian dari tradisi bangsa dan mempunyai manfaat yang besar bagi pemerataan perekonomian.
"Maka sebaiknya pemerintah tidak melarang mudik secara mutlak," terangnya.
Selain itu, dengan adanya pelarangan Mudik, dikhawatirkan akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak pelaranggaran yang terjadi di lapangan.
“Seharusnya Mudik tetap diperbolehkan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, dan sebagai syarat utamanya adalah sudah melaksakan vaksin covid-19 sampai pada dosis ke dua setelah melalui proses terbentuknya antibody vaksin covid-19 kurang lebih 28 hari, sedangkan untuk lansia kurang lebih 56 hari," tuturnya.
Baca Juga: Patuhi Aturan Dilarang Mudik, Ganjar Siapkan Peraturan
Nur Yasin juga menyarankan pemerintah agatmerangsang animo masyarakat untuk malaksanakan Vaksinasi. Sehingga
percepatan Program Vaksinasi Nasional bisa segera tercapai sesuai target dan herd
immunity segera terwujud.
“lantas untuk apa divaksin kalau masih tetap tidak boleh mudik?," tutupnya.