ARAHKATA - Kasus Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin masih terus diusut polisi.
Usai tertangkap OTT KPK, hingga penemuan kerangkeng manusia, kini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa Terbit Rencana.
Hasil pemeriksaan Komnas HAM salah satunya Terbit Rencana mengakui mempekerjakan penghuni kerangkeng di pabrik kelapa sawit miliknya.
Baca Juga: Fakta Baru! LPSK Ungkap Ada yang Tewas di Kerangkeng Bupati Langkat
“Iya, yang bekerja di pabrik sawit, kami juga sudah cek pabriknya,” kata Anggota Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam setelah pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Februari 2022.
Anam membenarkan ketika ditanya bahwa pekerja itu di pekerjakan tanpa bayaran.
Dari temuan itu, Anam mengatakan Komnas belum bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi perbudakan modern.
Baca Juga: BKSDA Sumut Temukan 7 Satwa Dilindungi di Rumah Bupati Langkat
Menurut dia, Komnas harus meminta keterangan ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menguatkan dugaan tersebut.
“Pekan ini akan kami panggil ahli,” kata dia.
Anam mengatakan Komnas juga masih mendalami peran Terbit dalam pengurusan kerangkeng tersebut. Misalnya mengenai dugaan kekerasan yang dialami para penghuni.
Baca Juga: Ini Motif Bupati Langkat Bangun Kerangkeng Manusia di Rumahnya
Komnas menemukan akibat tindak kekerasan yang terjadi di kerangkeng itu, lebih dari tiga orang meninggal.
Menurut Anam, Terbit Rencana mengkonfirmasi bahwa ada sejumlah penghuni yang tewas. Namun, Komnas belum bisa menyimpulkan peran Terbit dalam kekerasan yang berujung hilangnya nyawa tersebut.
Komnas HAM telah mendapatkan keterangan yang cukup dari Terbit Rencana Perangin Angin. Namun, Komnas perlu mengkonfirmasi keterangan itu ke pihak lain terlebih dahalu.
Baca Juga: Pengakuan Penghuni Kerangkeng yang Terjadi di Rumah Bupati Langkat
“Supaya informasinya lebih kuat,” kata Anam. Komnas menargetkan laporan final tentang kerangkeng ini akan selesai pada pekan depan.***