Network
"Justru pelarangan itulah yang menjadi masalah besar. Ini tahun politik. Semua hal yang kontroversial akan mudah sekali dipersepsilan sebagai tindakan politik. Dan tidak tertutup kemungkinan langkah serupa.bisa ditiru oleh bupati/walikota lainnya," terangnya.
Mengingat masalah ini terbilang serius, Yanuar juga meminta Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina politik dalam negeri harus memberikan teguran terhadap kepala daerah yang over action.
Ini, lanjutnya, sebagai langkah antisipasi agar tren ini tidak menyebar ke kabupaten/kota lainnya, dan tentu saja kepada masing-masing partai politik agar memberikan edukasi yang baik kepada para kepala daerah yang menjadi kader partainya.
"Dan tentu saja kepada masing-masing partai politik agar memberikan edukasi yang baik kepada para kepala daerah yang menjadi kader partainya," pungkas Yanuar.***
