Network
"Terus yang kedua ucapannya bener, kita tidak bisa melarang, yang berhak melarang adalah BNPB selaku satgas Covid-19 dan Pemprov DKI,gitu aja emang bener, karena yang berhak melarang yang punya peraturan"cetusnya
Ia juga melihat keseriusan Gubernur DKI Anies Baswedan saat bulan Maret sampai November dalam menangani Covid-19 luntur hanya dalam waktu seminggu.
"Padahal kita tahu Pak Anies dan DKI itu sangat - sangat disiplin selama dari bulan Maret sampai November awal, tiba-tiba image itu luntur dalam waktu seminggu doang,"ungkapnya.
Disisi lain Tirta yang merupakan relawan resmi BNPB, mempertanyakan konsistensi BNPB yang seolah merestui acara ini dengan membagikan sebanyak 20.000 masker gratis.
"Saya ini relawannya BNPB, saya dikirim kemanapun delapan bulan, gak pernah saya minta ngemis masker gratis gak pernah, cari sendiri, relawan mandiri saya,"ucapnya
Disisi lain Tirta kesulitan saat mencari masker dan harus mencari secara mandiri untuk disalurkan ke daerah-daerah seperti pengungsi merapi.
"Ini pertanyaan untuk dua orang, Pak Doni Monardo sebagai kepala BNPB pelaksana lapangan, tujuan membagi 20.000 masker kepada undangan nikah dibanding pengungsi merapi itu gimana konsistensinya, uangnya dari mana coba,"tanyanya
Ia pun juga menyentil Pemda DKI selaku pemilik regulasi PSBB tentang aturan kerumunan. Melihat hal itu dia menyarankan lebih baik dibuka saja sekolah, restoran, bioskop yang ditutup karena pandemi ini.
"Yang kedua untuk Pemprov DKI, kok bisa, penerapan kerumunan itu kayak apa, kalau acara nikahan boleh, buka sekolah, kampus, sama restoran sudah fairy enough aja adil,"tegasnya
"Jangan takut sama yang punya massa juga, kalau gitu caranya, semua ormas yang punya massa akan buat acaranya sendiri, seperti saya yang punya satu juta follower kalau mau buat konser, saya juga tokok kok,"pungkasnya.
