Network
ARAHKATA - Relawan Covid-19 yang juga seorang influencer, dr Tirta Mandira Hudhi menilai negara yang diwakili BNPB dan Pemda DKI Jakarta dalam hal ini tidak tegas melarang ormas mengadakan acara penuh kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan.
Hal ini dibuktikan dengan adanya acara Maulid Nabi dan Nikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menyedot massa puluhan ribu.
"Saya gak ada masalah dengan Pak Habib ya, tapi kita harus tegas, saya juga muslim, disini tantangannya bukan pada pak Habibnya, karena Pak Habib sebagai warga negara biasa mengajukan izin,"ujar Tirta dalam wawancara dengan salah satu televisi swasta pada, Minggu 15 November 2020.
"Masalahnya itu di Pemda DKI, Satgas Covid dan Satgas Nasional, Saya kecewa aja, kecewa parah, karena teman saya yang di PB IDI juga diam,"akunya
"Yaudah kalau emang semua diam, karena mereka takut digeruduk atau takut massa, yaudah , kalau gini kan standar ganda, pernyataan Satgas Covid takut sama Ormas, yowis yaudah gitu aja lah"imbuhnya secara blak-blakan.
Tirta mewakili tenaga kesehatan juga mengharapkan seluruh tokoh Nasional, agar menahan diri tidak membuat acara dengan kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
"Sekali lagi saya gak ada masalah dengan FPI dan Pak Habib ya, mungkin beliau sudah lama tidak di Indonesia, pulang banyak pendukungnya yang ingin lihat,"
"Tapi saya ingin mengetuk hatinya Pak Habib aja, relawan juga saya delapan bulan gak pulang, itu yang pertama jadi panitia menahan-dirilah, karena kalau semakin lama nanti ada klaster yang repot nakesnya juga,"
Ia menambahkan bahwa panitia dalam hal ini tidak bisa disalahkan, Karena yang berhak melarang adalah BNPB selaku satgas Covid Nasional dan Pemprov DKI Jakarta.
