Satgas Bantu Atasi Pinjol Ilegal pada Masyarakat

19 Agustus 2021, 15:25 WIB
Ketua SWI Tongam L Tobing memberi penjelasan dalam seminar waspadai investasi ilegal di Solo, awal Bulan Juni 2021. /Langgeng Widodo/

ARAHKATA - Maraknya perusahan pinjaman online (pinjol) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat pandemi COVID-19

Sehingga banyak pinjol ilegal yang menggiurkan bermunculan.

Untuk diketahui data keberadaan pinjol ilegal yang telah dilakukan penghentian ada sebanyak dan 3.65 terhitung hingga Juli 2021.

Baca Juga: Pandemi, Satgas Minta Masyarakat Tak Mudah Tergoda Pinjol Ilegal

Namun Satgas Waspada Investasi (SWI) mengakui masih kesulitan memberantas keberadaan pinjol ilegal.

Karena pelaku pinjol ilegal mengunggahnya melalui aplikasi, situs, website dan lokasi server kebanyakan ditempatkan di luar negeri.

Belum lagi tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, tidak melakukan pengecekan legalitas, dan terbatasnya pemahaman terhadap pinjol.

Baca Juga: Dishub Jakarta Lakukan Uji Coba Kesiapan Account Based Ticketing JakLingko

Jika masyarakat sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal, Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing meminta masyarakat segera melunasi pinjaman dan melaporkan ke SWI melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id

“Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda dan lainnya," katanya, pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Kemudian memblokir nomor kontak dan melapor ke polisi apabila mendapat penagihan tidak beretika, seperti teror, intimidasi, dan pelecehan.

Baca Juga: Gunung Merapi Mengalami 323 Gempa Guguran dan Awan Panas

Sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi maraknya pinjol ilegal, SWI akan mengedukasi masyarakat, melalukan pemblokiran, dan penegakan hukum.

Sedangkan untuk solusi jangka menengah panjang, SWI akan membuka akses pendanaan yang lebih luas kepada masyarakat.

Melakukan program peningkatan pendapatan masyarakat, serta memperkuat payung hukum melalui UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Fintech.***

Editor: Tia Martiana

Tags

Terkini

Terpopuler