Danone Tidak Masuk Daftar, BDS Indonesia Minta Masyarakat Lakukan Boikot Secara Selektif

21 Maret 2024, 22:24 WIB
Gerakan BDS (Boikot, Divestasi dan Sanksi) Indonesia mengajak masyarakat untuk melakukan aksi boikot terhadap produk-produk yang memiliki afiliasi dengan Israel secara selektif dan efektif. /Dok DBS/ARAHKATA

ARAHKATA - Gerakan BDS (Boikot, Divestasi dan Sanksi) Indonesia mengajak masyarakat untuk melakukan aksi boikot terhadap produk-produk yang memiliki afiliasi dengan Israel secara selektif dan efektif.

Hal itu itu bertujuan agar aksi yang dilakukan bisa berhasil seperti yang pernah dilakukan BDS untuk mengakhiri apartheid di Afrika Selatan.

"Supaya kita berhasil, kita harus fokus pada sedikit perusahaan yang dipilih secara teliti supaya dampaknya maksimal," ujar BDS Indonesia melalui akun twitternya @GerakanBDS_ID.  

Baca Juga: KPK Minta Ahmad Sahroni Kooperatif Diperiksa Kasus Pencucian Uang SYL

BDS menyebutkan kalau daftar perusahaan-perusahaan yang akan diboikot itu terlalu panjang, malah membuat strategi menjadi  tidak efektif untuk melakukan boikot secara jangka panjang. Empat kategori boikot yang disusun Gerakan BDS Indonesia adalah target boikot utama, target boikot lainnya, target tekanan masyarakat (Non-Boikot), dan target divestasi.  

Karenanya pada unggahannya melalui akun twitternya, BDS Indonesia merevisi  gambar patch terbarunya yang berisi brand target boikot. "Perhatian semuanya, Ini adalah versi revisi gambar patch terbaru yang berisi brand target boikot," cuit BDS.  

Pada daftar brand boikot yang diunggah tersebut, BDS membaginya menjadi 3 kategori, yaitu super jahat (HP dan AXA), Tinggalkan (McD, Pizza Hut, Burger King, Domino), serta Gak usah beli dulu deh (Starbucks dan PUMA).

Baca Juga: Unilever Restrukturisasi Besar-Besaran, PHK 7.500 Karyawan Secara Global

Sebagaimana kita ketahui, gerakan boikot di Indonesia yang diprakarsai oleh MUI tidak menyebut brand brand tertentu. MUI sendiri menyerahkan kepada masyarakat untuk mencari informasi sendiri mana brand yang terafiliasi dengan israel. Hal ini menurut pelaku usaha membingungkan dan merugikan mereka karena hal ini justru banyak dimanfaatkan untuk persaingan dagang.

Salah satu yang banyak diserukan untuk diboikot adalah AMDK Aqua, yang tidak termasuk dalam produk yang diboikot oleh induk gerakan BDS di Palestina. Danone yang merupakan produsen produk Aqua adalah produk lokal yang terang terangan mendukung Palestina melalui donasi, baik melalui kedutaan Palestina maupun melalui LazisMu (badan Zakat Muhammadiyah) maupun melalui PBNU. 

Sebelumnya, Akademisi Indonesia, Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., M.A. (Hons), Ph.D, mengatakan, aksi boikot ini tak semudah yang dibayangkan. Sebab, banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk sumber yang menyatakan produk itu terafiliasi Israel atau tidak.

Baca Juga: Ganjar Mahfud MD Pastikan Gugat Hasil Pilpres 2024, MK Bukan Mahkamah Kalkulator

Dalam unggahannya di akun Instagram @nadirsyahhosen_official, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Monash ini menyebutkan, saat ini ada sejumlah situs yang dijadikan acuan oleh masyarakat untuk mencari list produk yang terafiliasi dengan Israel.

Namun ketika dibandingkan antara situs yang satu dengan yang lain, bisa jadi hasilnya berbeda. “Nah, mana yang benar jadinya? Rumit bin ribet kan?,” imbuh pria yang mendapat gelar PhD dalam bidang hukum Islam di National University of Singapore ini.

Dr. Nadirsyah pun angkat bicara terkait peluang pengusaha lokal dan UMKM Indonesia untuk masuk mengisi pasar akibat boikot. Namun ia mempertanyakan terkait kapasitas UMKM untuk masuk ke pasar tersebut saat ini.

Baca Juga: Legislator Tina Toon Temukan Warga Miskin yang Dicoret Dari KJP Plus

"Bisnis itu kan nggak semudah membalikkan telapak tangan. Apa UMKM bisa menampung pegawai yang misalnya terkena PHK akibat boikot?" terangnya.

Oleh karena itu, Dr. Nadirsyah mengatakan, masyarakat perlu bersikap kritis, bukan hanya sekedar mendukung dengan emosi. Perlu adanya data dan proses verifikasi yang jelas dan terukur tentang produk yang dianggap mendukung Israel. "Hal ini bertujuan agar tidak jadi bola liar dan tak satupun yang nanti mau bertanggung jawab terhadap dampak ekonominya semisal banyak yang kehilangan pekerjaan," pungkas dia.***

Editor: Wijaya Kusnaryanto

Tags

Terkini

Terpopuler