Network
"Melalui Perusahaan Listrik Negara, Pemerintah selalu siaga dalam menjaga pasokan serta melakukan inspeksi instalasi di rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya di tengah kesulitan dan keterbatasan akibat pandemi," jelasnya.
Agar proses pelayanan bekerja secara optimal, ia mengimbau kepada para jajaran manajerial dan para pekerja di lapangan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Konsisten Larang Ekspor Bijih Nikel Mentah
"Akhir-akhir ini tingkat penyebaran makin meningkat, saya meminta agar semua pekerja benar-benar memperhatikan prokes. Jangan lelah dan lengah dengan tata cara yang diterapkan," ungkap Arifin.
Arifin berharap PT. PLN berkomitmen untuk terus menjaga kehandalan pasokan listrik tidak hanya di PLTU Suralaya, tapi juga di seluruh unit operasinya dan selalu memberikan siaga dalam memberikan pelayanannya.
Sebagai informasi PLTU Suralaya menopang 12-14% sistem Jawa - Bali. Dengan transmisi sebesar 500kV, pembangkit tersebut mengkonsumsi batubara kurang lebih 35.000 ton yang dipasok dari enam perusahaan batubara, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Artha Daya Coalindo, PT Berau Coal, PT Bukit Asam, PT Oktasan Baruna, dan PT PLN Batubara.
Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Konsisten Larang Ekspor Bijih Nikel Mentah
Bergerak ke Pembangkit Energi Bersih
Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLTU Suralaya dinilai lebih kompetitif dibandingkan PLTU Independent Power Producer (IPP). Berdasarkan perhitungan internal Indonesia Power, Biaya Pokok Produksi (BPP) yang dihasilkan PLTU Suralaya lebih murah.
"Total Biaya Pokok Produksi (BPP) dari fixed dan variable cost unit hanya 1-7 sekitar Rp530,1/kWh. Sementara dari PLTU IPP rata-rata di atas Rp800/kWh," kata Darmawan.
