Network
ARAHKATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah konsisten laksanakan ketentuan larangan ekspor bijih nikel yang telah berjalan dan dipatuhi pengusaha tambang.
Pemerintah diharap sudah menyiapkan beragam ketentuan pendukung agar kebijakan larangan ekspor itu dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan.
"Saya berharap Pemerintah sudah mengkordinasikan semua lembaga terkait pelarangan ekspor bijih nikel mentah ini. Jangan sampai kebijakan ini hanya baik di atas kertas tapi berantakan di tataran pelaksanaan. Untuk itu Pemerintah perlu memperkuat aspek pengawasan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif," kata Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta Senin 28 Desember 2020.
Baca Juga: Pimpinan Pusat Tepis Wacana Pendirian Bank Syariah Muhammadiyah
Mulyanto menilai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah ini patut diawasi agar tidak ada pihak yang coba melakukan pelanggaran.
"Pelarangan ini sangat tepat sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor untuk meningkatkan pendapatan negara," ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Pemerintah, kata Mulyanto, harus berani membuat terobosan untuk mengatasi defisit keuangan negara yang semakin besar.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Seluruh ASN di Kementerian ESDM Wajib Lapor Harta Kekayaan
Salah satunya dengan meningkatkan nilai jual komoditas migas dan minerba yang akan di ekspor. Jika Pemerintah konsisten melaksanakan kebijakan ini, Mulyanto yakin, masalah defisit keuangam bisa diatasi.
