ARAHKATA - Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengakui permasalahan hukum di Indonesia sangat berat.
Pasalnya, terlalu banyak mafia yang berkeliaran di berbagai tempat, hingga tak mudah bagi pemerintah untuk memberantasnya.
"Sebagai menteri yang juga diamanahi ngurus hukum, saya ingin mengatakan satu hal. Sebisa mungkin, dari posisi kita masing-masing tidak bisa nyelesaikan masalah hukum semuanya," tutur Mahfud MD dalam acara Gala Dinner Keluarga Besar KAHMI, dikutip ArahKata.com pada Jumat, 24 November 2022 lalu.
Baca Juga: Tagar Prayforgajikaryawan Menggema Karyawan Geprek Bensu Minta Gajinya Dibayar
Dia menuturkan bahwa kekuatan para mafia tersebut tak main-main, bahkan bisa 'menyikat' orang-orang yang berusaha memperbaiki hukum di Tanah Air.
"Masalah hukum itu berat, mafianya di mana-mana, kalau ada orang memperbaiki disikat," kata Mahfud MD .
"Ada jaksa gitu di suatu tempat, nangani korupsi satu daerah, sesudah kencang-kencangnya itu dipindah dia ke satu tempat, ini mulai lagi dari 0. Masih mau ngejar koruptor? tarik lagi," ujarnya.
Baca Juga: GBK Langgar Janji Larangan Penggunaan Stadion Utama, Namun Boleh Acara Relawan Jokowi
"Polisi juga banyak yang begitu, dan itu berlapis di berbagai institusi," ucapnya menambahkan.
Berbeda dengan masalah hukum, Mahfud MD menyebut masalah politik di Indonesia justru mengalami banyak kemajuan.
"Saya itu kebetulan diamanahi ngurus urusan politik, hukum, dan keamanan. Sekarang ini di bidang Politik kita sudah banyak sekali kemajuan, tentu kritik-kritik bisa dilancarkan setiap saat," tuturnya.
Baca Juga: Mensos Risma: Upaya Maksimal Distribusikan Bantuan ke Daerah Terisolir Dampak Gempa Cianjur
"Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan, bahwa itu masih kurang, itu ya. Sekarang sudah terbuka di tempat kita, kita bisa memilih, bisa mengajukan calon, bisa mencalonkan diri, bisa membeli lembaga survei, bisa," ujar Mahfud MD menambahkan.
Dia pun membandingkan situasi politik di Indonesia saat ini dengan pada zaman orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
"Dulu zaman orde baru itu nggak boleh ada survei, 5 tahun sebelum pemilu hasilnya sudah ada, yang menang Golkar, Presidennya Pak Harto," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Pasca Gempa Cianjur, 650 Ibu Hamil Terpaksa Tinggal di Tenda Pengungsian
"Sekarang boleh survei, 'wah ini surveinya sekarang yang nomor 1, nomor 2 ini, kok saya belum masuk? Kok saya belum masuk? bayar dong, masukkan saya' boleh," ucapnya.
"Karena ini demokrasi sudah tumbuh, bahwa ini harus diperbaiki. Mari perbaiki bersama-sama," ujarnya menambahkan.
Mahfud MD menekankan bahwa saat ini, hal yang paling penting dalam dunia politik di Tanah Air adalah kampanye politik demokrasi yang berkeadaban.
Baca Juga: BMKG Mencatat Terjadi 248 Gempa Susulan di Cianjur Hingga Jumat
"Nah, yang terpenting sekarang sedang saya dan teman-teman di presidium itu berkampanye tentang politik demokrasi yang berkeadaban," ujarnya.
"Memberi contoh yang baik, jangan saling membantai, jangan saling memfitnah, saling menjelekkan, silakan saja berkeadaban. Jangan juga membeli," tutur Mahfud MD menambahkan.***