Network
ARAHKATA - Kasus penyuapan sering terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala daerah disinyalir meminta jatah sejumlah uang dari kontraktor pelaksana yang telah memenangkan sebuah proyek.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan adanya aliran uang berupa jatah untuk tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) dari berbagai pengadaan proyek di Pemerintah Kota Ambon.
Baca Juga: Waspada Penipuan Atas Nama BCA! Berikut Langkah Mencegahnya
Hal tersebut didalami melalui pemeriksaan empat saksi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/6), untuk tersangka Richard dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel pada tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku.
"Para saksi hadir dan melalui pengetahuan para saksi tersebut, tim penyidik terus melakukan pendalaman, antara lain, terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang berupa jatah untuk tersangka RL dari berbagai pengadaan proyek di beberapa SKPD Pemkot Ambon," ucap Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 9 Juni 2022.
Ia menyebutkan empat saksi tersebut bernama Lawalata selaku bendahara pengeluaran dinas pendidikan serta tiga anggota Pokja UKPBJ masing-masing Andrissa R. Siwabessy, Michael O. Pattinama, dan Johanis Rampa.
Baca Juga: Edan! 7 Janin Hasil Aborsi Disimpan dalam Botol, Polisi Tangkap Pelaku
Richard telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH). Sementara itu, sebagai pemberi suap ialah Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2017—2022 memiliki kewenangan, salah satunya memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.
