Network
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan tidak ada prosedur atau aturan yang dilanggar dalam proses penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Menurut Yasonna, proses penerbitan Perppu tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).
“Sama sekali tidak, tidak ada prosedur yang dilanggar. Apa yang kita lakukan sudah diakomodir di dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 di mana mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Yasonna yang hadir dalam acara BTV, Beritasatu Spesial bertajuk "Perppu Cipta Kerja Mulai Berlaku", Kamis, 5 Januari 2023.
Baca Juga: Permohonan Maaf Pimpinan MA Bukti Keberpihakan pada Penindakan KPK dalam Kasus Hakim Agung
Yasonna mengatakan, penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan proses yang panjang karena harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Pemerintah, kata dia, telah melakukan revisi UU P3 bersama DPR untuk melaksanakan putusan MK dengan memasukan metode omnibus law.
“Kami merevisi undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di situ kita memasukkan metode omnibus dan juga kita mengikuti, karena kemarin dalam putusan MK harus ada meaningful participation. Kita membentuk satgas untuk menampung aspirasi, menampung ide-ide dari masyakarat,” jelas dia.
Baca Juga: Menko Airlangga: Peserta Kartu Pra Kerja di 2023 Terima Rp4,2 Juta
Karena itu, Yasonna membantah jika disebut bahwa Perppu Cipta Kerja ini ujug-ujug diterbitkan. Menurutnya, banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah sebagai tindak lanjut dari putusan MK, sebelum menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
“Kalau ini dikatakan kita ujug-ujug, orang sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, enggak langsung kita perppu-kan, panjang ceritanya. Jadi, biasa dalam sebuah demokrasi, perbedaan pendapat sah-sah saja, apalagi sekarang dalam masa politik, mulai panas kan, sebentar lagi pemilu, orang mulai menggunakan momentum-momentum politik ini, sehingga kita hormat saja,” pungkas Yasonna.***
