Network
ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan masih adanya data penerima bantuan sosial (bansos) salah sasaran.
Berdasarkan temuan KPK dan Kemensos, ada sekira 23.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdata sebagai penerima bansos salah sasaran.
Hal tersebut terungkap saat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bertemu dengan para pejabat KPK dalam rangka membahas data penerimaan bansos di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2023.
Baca Juga: Damai Putra Group Turut Memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, awalnya, data yang diterima lembaga antirasuah dari Kemensos ada ratusan ribu penerima bansos salah sasaran. Ratusan ribu penerima bansos tersebut tergolong memiliki penghasilan yang cukup.
"Dari Bu Mensos datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493.000 ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah," ungkap Pahala di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan.
"Artinya, dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," sambungnya.
Baca Juga: Jika Cak Imin Tersangka KPK, Pencapresan Anies Gagal, Ini Deretan Kasusnya
KPK kemudian menindaklanjuti temuan tersebut. Dari hasil monitoring tim KPK, mayoritas penerima bansos salah sasaran tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
