ARAHKATA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani meminta pada Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan, Selasa 13 September 2021.
Selain itu ia juga mengatakan masih terlalu dini bagi Qatar untuk mempertimbangkan memberikan pengakuan pada pemerintahan Taliban.
"Kami selalu meminta kepada Taliban dan pemerintah, kami menekankan permintaan itu kemarin, bahwa pencapaian rakyat Afghanistan harus dilindungi, termasuk hak-hak perempuan dan peran mereka dalam pembangunan di Afghanistan," kata Sheikh Mohammed.
Baca Juga: Dilarang Jadi Menteri, Taliban: Wanita Seharusnya Melahirkan
Ia berbicara selama konferensi pers bersama dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Doha, ibu kota Qatar.
Saat berkuasa selama 1996-2001, Taliban menerapkan pembatasan secara keras terhadap hak-hak perempuan, antara lain melarang perempuan mendapatkan pendidikan maupun bekerja.
Qatar sendiri, kerajaan absolut yang tidak membolehkan partai-partai politik muncul, juga mendapat kritik dari Human Rights Watch dan kalangan pembela HAM terkait sikapnya menyangkut perempuan.
Baca Juga: Taliban Berkuasa, Ini Daftar Negara yang Terapkan Hukum Syariat Islam
Kendati kebebasan di negara Teluk itu relatif berjalan, perempuan masih dikenai sistem perwalian.
Sistem tersebut membuat seorang perempuan tidak dapat membuat keputusan sendiri menyangkut hak-hak mendasar, seperti menikah, bepergian, dan mendapatkan layanan reproduksi kalau tidak ada persetujuan dari laki-laki yang menjadi walinya.
Qatar pada 2020 mengizinkan perempuan untuk memperoleh surat izin mengemudi tanpa harus mendapat persetujuan dari wali.
Baca Juga: Tolak Kerjasama, Pemerintah Prancis: Taliban Berbohong
Menlu Le Drian, sementara itu, mengatakan puluhan warga negara Prancis masih berada di Afghanistan dan pemerintah di Paris sedang bekerja sama dengan Qatar untuk mengevakuasi mereka.
Sheikh Mohammed dan Le Drian sama-sama menyatakan masyarakat internasional sedang menanti Taliban untuk memenuhi janji-janjinya.
Kedua Menlu juga mengatakan masih terlalu dini untuk membahas pengakuan bagi pemerintahan baru di Kabul.***