Network
ARAHKATA - Pemerintah Prancis menolak mengakui bahwa mereka bekerjasama membangun hubungan kepemerintahan dengan Afghanistan.
Pemerintah Prancis menganggap Taliban tidak menepati janji-janjinya yang merupakan syarat Prancis untuk bisa diakui sebagai pemerintah yang sah.
"Prancis menolak untuk mengakui atau membangun hubungan apapun dengan pemerintahan baru ini. Kami menginginkan aksi dari Taliban dan mereka yang membutuhkan bantuan ekonomi serta hubungan internasional," ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, Sabtu 11 September 2021.
Baca Juga: Taliban Minta Para Pejabat yang Kabur Pulang ke Afghanistan
Menurut Le Drian, salah satu hal di mana Taliban berbohong adalah soal mengizinkan warga negara asing dan warga lokal untuk pergi meninggalkan Afghanistan. Kenyataannya, hal itu relatif dipersulit, terutama untuk warga lokal.
Hal lain di mana Taliban berbohong adalah soal inklusivitas dan keterbukaan di pemerintahan baru Afghanistan.
Realitanya, pemerintahan baru di Afghanistan diisi oleh pejabat-pejabat senior Taliban, tak ada pihak luar. Selain itu, tidak ada perempuan yang menjadi pejabat di pemerintahan tersebut.
Baca Juga: Taliban Larang Wanita Olahraga, Atlet Afghanistan Pindah ke Kanada
Tak adanya perempuan di kabinet menjadikan Afghanistan sebagai negara ke-13 di dunia yang tak memberi ruang pada perempuan di pemerintahan.
Adapun Taliban merasa sah-sah saja tidak menempatkan figur perempuan di pemerintahan karena menurut mereka perempuan kurang pas memimpin dan malah akan menjadi beban.
