ARAHKATA - Sri Lanka dihadapkan dengan krisis ekonomi akibat gagal bayar utang sebesar 51 miliar dolar AS (Rp729 triliun, kurs Ro14.300).
Sri Lanka situasi dalam negerinya tidak kondusif, stabilitas politik dan ekonomi negara terancam.
Sri Lanka saat ini membuat masyarakat marah dan menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa turun.
Baca Juga: ASEAN Jadi Mitra Dagang Terbesar China, Nilainya Fantastis!
Rakyat Sri Lanka pun turun ke jalan, menyuarakan ketidak senangannya terhadap kinerja pemerintah.
Tak hanya Presiden Gotabaya Rajapaksa, warga yang jengkel di tengah kekurangan bahan bakar dan makanan juga meminta adik presiden, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa berhenti dari jabatannya.
Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa akhirnya bersedia berbicara dengan para demonstran.
Baca Juga: Pfizer Targetkan Vaksin COVID-19 Semua Varian Sebelum 2023, Cegah Kembalinya Wabah!
"Perdana menteri siap memulai pembicaraan dengan para pengunjuk rasa di Galle Face Green," kata juru bicara kantornya, dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 14 April 2022.
“Jika pengunjuk rasa siap bahas proposal mereka untuk menyelesaikan krisis bangsa saat ini, maka perdana menteri siap mengundang perwakilan mereka untuk berunding,” ujarnya lagi.
Aliansi oposisi utama, Samagi Jana Balawegaya (SJB) menyatakan presiden dan perdana menteri hanya memiliki waktu seminggu untuk mundur.
Baca Juga: ASYIK! Sony dan Nintendo Berhenti Tagih Pelanggan Tidak Aktif di Inggris Raya
Jika tidak, oposisi mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya di hadapan parlemen atas kedua pimpinan Sri Lanka itu.
“Stabilitas politik adalah prasyarat untuk pembicaraan IMF. Rakyat tidak percaya pada pemerintahan ini,” kata Penyelenggara Nasional SJB, Eran Wickramaratne.***