ARAHKATA - Masyarakat di seluruh penjuru Prancis pada Selasa, 31 Januari kembali turun ke jalanan untuk memprotes rencana reformasi pensiun pemerintah yang kontroversial.
Sebelumnya, aksi mogok nasional yang pertama digelar pada 19 Januari lalu.
Menurut serikat pekerja terbesar di Prancis CGT, sedikitnya 500.000 orang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa massal kedua untuk menentang reformasi pensiun. Pada 19 Januari, CGT mencatat sebanyak 400.000 partisipan, seperti dikutip oleh surat kabar Le Figaro.
Baca Juga: Polisi Riau Buru Dalang Pengedar 276 kg Sabu Asal Malaysia
Di kota-kota besar Prancis, otoritas setempat juga mencatat lebih banyak demonstran dibandingkan pada 19 Januari lalu. Kota Marseille melaporkan 40.000 demonstran dibandingkan 26.000 demonstran pada 19 Januari, menurut Le Figaro.
Serikat pekerja, yang mewakili para pekerja di perusahaan perkeretaapian nasional Prancis SNCF, mengatakan bahwa 36,5 persen karyawan perusahaan itu turun ke jalan pada Selasa, 31 Januari 2023.
Para pegawai negeri sipil Prancis juga turut bergabung dalam aksi tersebut, meski dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan pada 19 Januari.
Baca Juga: Jokowi: Tetap Waspada Meski Tekanan Ekonomi Global Mereda
Menurut Kementerian Layanan Sipil Prancis, hanya 19,4 persen pekerja yang melakukan aksi mogok saat tengah hari pada Selasa.
Lalu lintas perkeretaapian sangat terganggu. Banyak perjalanan dibatalkan, khususnya untuk kereta regional dan kereta yang melayani rute pinggiran kota Paris.
Pada hari yang sama, hanya satu dari tiga kereta cepat TGV yang beroperasi, dan hampir tidak ada kereta antarkota serta hanya dua dari sepuluh kereta regional yang beroperasi.
Baca Juga: Kepala BP2MI Komitmen Tindak Tegas Mafia Penempatan Ilegal PMI
Para pekerja di perusahaan listrik terbesar Prancis EDF juga melanjutkan aksi mogok. Tingkat pekerja yang mengikuti aksi mogok di EDF mencapai 40,3 persen pada tengah hari, seperti disampaikan manajemen perusahaan tersebut.
Pekerja sektor pendidikan juga turut dalam aksi unjuk rasa. Tingkat guru yang melakukan aksi mogok mencapai 25,92 persen, kata Kementerian Pendidikan Prancis.
Pada 10 Januari, Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne memaparkan rincian rencana pemerintah yang kontroversial mengenai reformasi pensiun, yang secara progresif akan menaikkan usia pensiun resmi sebanyak tiga bulan dalam setahun dari 62 menjadi 64 tahun pada 2030.
Baca Juga: Privy Dukung Sentra Vaksin Booster Kedua Kemenparekraf Bagi Pelaku Parekraf dan Masyarakat Umum
Selain itu, Pemerintah Prancis akan memberlakukan pensiun minimum yang dijamin, di mana seseorang harus bekerja selama 43 tahun agar memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pensiun secara penuh.***