ARAHKATA - Petani Madura mengeluhkan masih adanya kelangkaan pupuk subsidi, sehingga kesulitan untuk menggarap lahan pertanian. Untuk dapat bercocok tanam, petani di Madura harus menggunakan pupuk non subsidi yang harganya relative mahal.
Anggota DPRD Jatim, Mohammad Ashari mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam hal ini Dinas Pertanian harus mencari akar permasalahan yang menyebabkan kelangkaan pupuk di Madura.
Setiap memasuki musim tanam, petani selalu merasakan kelangkaan pupuk. Padahal pupuk sangat penting untuk menggarap lahan pertaniannya.
Baca Juga: Harga Banderol Rp3,8 juta, Ini Bocoran Spesifikasi Redmi Note 10
“Benang kusutnya ada dimana, harus dicari agar tidak terjadi kelangkaan lagi,” kata Ashari saat jarring aspirasi masyarakat di Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Senin 1 Maret 2021.
Politisi asal Partai NasDem itu merasa heran pupuk langkah terjadi saat musim panen, sehingga menjelang musim tanam, para petani sudah kebingunan untuk mendapatkan pupuk subsidi.
Akibatnya, biaya produksi pertanian meningkat karena petani harus membeli pupuk non subsidi. Selain kelangkaan pupuk, Ashari mengaku persoalan irigasi sawah menjadi keluhan petani.
Petani kesulitan mengairi lahan pertaniannya karena sistem irigasnya belum baik. Dengan begitu, pemerintah harus dapat membantu perbaikan sistem irigasi pertanian warga.
Baca Juga: KPK Usut Dugaan Korupsi di Ditjen Pajak, Nilainya Mencapai Puluhan Miliar
Begitu juga halnya permasalahan infrastruktur jalan di kabupaten harus diperbaiki. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian warga. Apalagi masyarakat sudah terpukul dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatannya.
“Infrastruktur menyangkut masalah meningkatkan perekonomian. Apapun yang berkaitn jalan. Irigasi juga, untuk menyalurkan air dari sawah ke sawah,” tuturnya.
Ashari menegaskan, persoalan yang mendesak adalah Pemerintah harus menata perniagaan tembakau di Madura dengan regulasi yang jelas. Mengingat setiap musim tanam, tembakau impor masuk ke Madura. Dengan begitu, petani tembakau akan rugi ketika panen.
Baca Juga: PAN Apresiasi Cuti Bersama 2021 Bentuk Antisipasi Covid 19
Ashari lantas mencontohkan Probolinggo. Dimana daerah tersebut memiliki perda yang secara tegas melarang adanya impor tembakau dari daerah lain. Kecuali Probolinggo benar-benar terjadi kelangkaan tembakau.
“Kalau disini aneh, saat musim tanam, tembakau dari daerah lain masuk. Maka butuh regulasi yang jelas agar petani tidak menjadi korban saat musimnya (panen),” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelum melakukan jaring aspirasi masyarakat di Desa Toronan, Ashari bersama anggota DPRD Jatim dapil lainnya melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren An Nidhomiyah Pamekasan untuk menyampaikan duka cita atas musibah longsor.
Ashari memberi santunan, dan membantu infrastruktur pendidikan yang rusak akibat longsor.***