ARAHKATA – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam mengawal program strategis pemerintah menggunakan pendekatan pengawasan berorientasi hasil.
Komitmen tersebut dipegang teguh BPKP dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan dan pembangunan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tahun 2023, di mana Presiden meminta pengawasan BPKP berorientasi hasil yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya usai menggelar Rakornas Pengawasan Intern di kantor BPKP, Jakarta Timur, dikutip ArahKata.com pada Rabu, 14 Juni 2023.
Baca Juga: KPK Peringatkan DPR Minta 80 Kursi Bisnis Garuda untuk Pergi Haji
Ateh menyebut, ada beberapa arahan Presiden Jokowi yang memang harus segera ditindaklanjuti, diantaranya: pengawasan intern agar betul-betul mengawasi program pemerintah, menggunakan pendekatan berorientasi hasil saat mengawasi, serta membuka data yang dibutuhkan dalam proses pengawasan. Tentu saja, untuk menindaklanjutinya butuh kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Dalam mengawal dan mengawasi program-program pemerintah kita perlu bersinergi dan berkolaborasi,” ucapnya.
Untuk itu dirinya menekankan kepada seluruh pegawai BPKP untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan Presiden Joko Widodo agar dapat bersungguh-bersungguh mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan bermanfaat kepada masyarakat.
Baca Juga: Waspada, Akun Medsos dan Mobile Banking Bisa Mudah Diretas Penjahat Cyber
"Kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi dari Presiden beserta dengan jajaran menteri tentunya harus terus kita jaga dan tingkatkan. Dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai untuk mensukseskan apa yang telah diagendakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengawasan intern oleh BPKP dan APIP berorientasi hasil. Ia juga ingatkan pimpinan kementerian, lembaga, BUMN/D, pemerintah daerah untuk membuka data dan menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.
Hal ini karena upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin menantang disebabkan situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Karenanya, Presiden Jokowi ingin memastikan belanja dari APBN/D dan BUMN merupakan belanja yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Kabar Gembira! Syarat Dapat Duit dari Youtube Dipermudah
“Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati,” ujar Jokowi.
Itulah mengapa dirinya meminta BPKP dan APIP mengawasi dan mencegah penyimpangan secara efektif. “Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan (kepada) prosedurnya, (tetapi) orientasinya adalah hasilnya itu apa,” pinta Presiden.
Seperti diketahui, Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023 merupakan forum strategis pemangku kepentingan pengawasan intern di Indonesia. Rakornas Pengawasan Intern tahun ini diikuti oleh sebanyak 2.718 pejabat pemerintah dan APIP secara hybrid.***