Network
ARAHKATA - Analis Kebijakan Publik dari SUDRA (Sudut Demokrasi Research & Analysis), Afditya Iman Fahlevi meradang terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin soal impor beras satu juta ton. Sebab, itu dilakukan di tengah meningkatnya produksi beras dalam negeri.
"Beras kita surplus tiba-tiba masuk jutaan ton beras impor di tengah panen raya. Ini keputusan yang tak masuk akal," ujar Adit sapaan akrab Afditya Iman Fahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.
Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statisik (BPS), produksi beras lokal sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen atau 3,08 juta ton dari periode sama di tahun lalu yang sebesar 11,46 juta ton.
"Di tengah panen raya petani, sejatinya pemerintah membantu mereka untuk memperluas kapasitas penyerapan padi," kata Adit.
Baca Juga: Penyaluran Beras Yayasan PESMADAI Kepada Santri Tahfidz
Atas dasar itu, dia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
"Kami berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan ini serta mampu merasakan dan memahami tiap tetes keringat para petani kita," kata Adit.
Adit menggariskan, sebaiknya pemerintah terus berkomutmen untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Kalaupun memang impor harus dilakukan, lanjut Adit, itu harus berdasarkan kebutuhan yang riil, bukan dalam rangka pemburuan rente.
