Network
ARAHKATA - Jaminan kesehatan masyarakat ternyata tak selalu mudah diperoleh warga tak mampu di Kota Depok. Lambatnya proses pelayanan publik jadi faktor utamanya.
Lantaran itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris diminta untuk mengatasi kesulitan tersebut.
Seorang warga Sukamaju, Sukmajaya Kota Depok Markus mengaku alami kesulitan memperoleh jaminan kesehatan pemerintah saat terbentur biaya perawatan anaknya di RS swasta di Depok.
Baca Juga: Sejumlah Jabatan Kosong di Pemkot Depok Jadi Sorotan
Markus bahkan mengungkapkan rasa kecewa terhadap lambatnya proses kerja Aparatur Negeri Sipil (ASN) di tingkat Kelurahan dan dinas.
"Saya sangat kecewa lambatnya kinerja jajaran aparatur di Kelurahan dan pihak Dinas Kesehatan yang menolak berkas jaminan kesehatan untuk anak saya yang lagi sakit," katanya, Rabu 8 September 2021.
Saat itu, kata Markus, dirinya bahkan saya sempat emosi karena proses berkas surat untuk dapatkan jaminan kesehatan tak segera diproses pihak Kelurahan.
Baca Juga: 359 ASN Depok Dirotasi, Wali Kota Ingatkan Para Pimpinan Kerja
"Padahal pak Lurah Sukmajaya berjanji akan membantu proses pemberkasan SKTT dan SKTM. Tapi setelah lama menunggu, berkas itu masih belum juga selesai dikerjakan pihak Kelurahan," ujarnya.
Markus menuturkan, akhirnya surat jaminan kesehatan tetap tak bisa didapat dan dikeluarkan oleh pihak Dinkes dengan dalih prosesnya sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan pemerintah yakni 3x24 jam kerja.
